Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan komitmen pemerintah, bersama seluruh pemangku kepentingan terkait, untuk segera mengintensifkan penyaluran beras melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di seluruh ritel modern. Langkah strategis ini diambil guna menjaga ketersediaan pasokan dan menyeimbangkan dinamika harga pangan nasional.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Penyaluran Beras SPHP yang digelar secara daring di Jakarta, Rabu, 3 September 2025, menjelaskan bahwa upaya ini bertujuan untuk mengimbangi pergeseran signifikan distribusi perberasan ke pasar tradisional.
Pemerintah, melalui Bapanas, bersinergi dengan pemerintah daerah dan Perum Bulog untuk mengeskalasi program beras SPHP ini. Target utama adalah 214 kabupaten/kota yang masih menunjukkan fluktuasi harga beras melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) sepanjang bulan Agustus lalu.
Ketut menambahkan, rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari rapat inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri sebelumnya. Meskipun beberapa daerah telah mengalami penurunan harga beras, masih ada 214 daerah yang menunjukkan kenaikan harga. Oleh karena itu, penguatan stok beras SPHP untuk ritel modern, khususnya di titik-titik strategis pada 214 kabupaten/kota tersebut, menjadi prioritas.
Sebanyak 214 kabupaten/kota yang menjadi target distribusi beras SPHP secara masif tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Berdasarkan pembagian wilayah pemberlakuan harga beras SPHP, wilayah tersebut meliputi 113 kabupaten/kota di zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, Sulawesi), 81 kabupaten/kota di zona 2 (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan), dan 20 kabupaten/kota di zona 3 (Maluku, Papua).
Dijelaskan bahwa saat ini terjadi pergeseran pola pasar yang menarik, di mana penggilingan padi lebih banyak menyalurkan berasnya ke pasar tradisional. Pasar tradisional, yang dulunya mungkin kurang menjadi pilihan utama dalam distribusi langsung dari penggilingan, kini mendapatkan “limpahan rezeki” karena konsumen beralih mencari beras dengan stok yang melimpah di sana, menguntungkan pedagang UMKM.
Fenomena ini mendorong konsumen untuk lebih banyak berbelanja di pasar tradisional yang menawarkan beragam jenis beras. Meskipun sebagian dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi, rata-rata harga di pasar tradisional seringkali berada di atas ketentuan HET yang ditetapkan.
Merespons kondisi ini, Ketut menilai pentingnya mengupayakan distribusi beras SPHP ke ritel modern. Ritel modern memiliki peran krusial sebagai penyeimbang harga di pasar karena secara konsisten memastikan penjualan beras sesuai HET.
Ia berharap, apabila pasokan di ritel modern terpenuhi dengan baik dan merata, hal ini diyakini akan secara otomatis menstabilkan harga beras di pasar rakyat, setidaknya menjaga agar tidak terjadi kenaikan signifikan atau berada pada tingkat yang stabil. Bapanas mencatat realisasi penjualan beras SPHP untuk periode Juli-Desember, per 3 September, telah mencapai 126,2 ribu ton dari target 1,3 juta ton hingga akhir tahun 2025.
Pilihan Editor: Deflasi Agustus 2025: Bukti Daya Beli Masyarakat Makin Turun
Ringkasan
Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkomitmen mengintensifkan penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui ritel modern. Langkah ini bertujuan menjaga ketersediaan pasokan dan menstabilkan harga pangan nasional, terutama setelah terjadi pergeseran distribusi beras ke pasar tradisional yang harganya cenderung di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Fokus utama adalah 214 kabupaten/kota di 33 provinsi yang harga berasnya masih fluktuatif melampaui HET pada bulan Agustus.
Pemerintah, Bapanas, dan Bulog bersinergi untuk memperkuat stok beras SPHP di titik-titik strategis, memanfaatkan peran ritel modern sebagai penyeimbang harga yang konsisten menjual sesuai HET. Diharapkan pasokan yang merata di ritel modern akan menstabilkan harga beras di pasar rakyat. Per 3 September, realisasi penjualan beras SPHP telah mencapai 126,2 ribu ton dari target 1,3 juta ton hingga akhir tahun 2025.