Jerome Polin & Andovi Serahkan Tuntutan Rakyat ke DPR: Apa Isinya?

Inapos – Gelombang aspirasi masyarakat kembali bergemuruh di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (4/9/2025). Kali ini, suara rakyat diwakili oleh sejumlah figur publik dan kreator konten ternama, termasuk Jerome Polin, Andovi da Lopez, Jovial da Lopez, hingga Ferry Irwandi, yang hadir secara langsung untuk menyerahkan dokumen krusial bernama “Tuntutan Rakyat 17+8” kepada para wakil rakyat.

Aksi penyerahan tuntutan ini berpusat di depan Gerbang Pancasila, Senayan, yang telah menjadi titik kumpul utama bagi massa demonstrasi selama beberapa hari terakhir. Setelah melalui serangkaian dialog yang intens, gerbang utama DPR akhirnya dibuka, memberikan akses bagi rombongan perwakilan masyarakat untuk masuk dan menyerahkan dokumen tuntutan secara simbolis, menandai momen penting dalam dinamika aspirasi publik.

Dokumen aspirasi rakyat yang sarat makna tersebut diterima langsung oleh dua anggota DPR RI: Andre Rosiade, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI, serta Rieke Diah Pitaloka. Menanggapi penyerahan itu, Andre Rosiade dengan sigap menyatakan, “Terima kasih, mana spidolnya, saya akan tanda tangan sebagai bukti serah terimanya,” sebagaimana dikutip dari KompasTV, menegaskan keseriusan pihak DPR dalam menerima masukan dari masyarakat.

Rieke Diah Pitaloka, yang turut mendampingi dalam prosesi penyerahan, juga turut membubuhkan tanda tangannya pada surat serah terima. Ia secara tegas menyatakan komitmen bahwa seluruh isi tuntutan tersebut akan segera dibawa dan disampaikan kepada pimpinan DPR. “Terima kasih untuk seluruh rakyat dan seluruh jaringan yang telah menyampaikan Tuntutan Rakyat 17+8. Akan kami sampaikan kepada pimpinan. Sebelumnya saya juga turut berduka cita atas jatuhnya korban,” ujar Rieke, menyampaikan empati atas insiden yang terjadi selama gelombang protes.

Apa Itu Tuntutan Rakyat 17+8?

Tuntutan Rakyat 17+8 merepresentasikan sebuah rangkuman dari 25 poin aspirasi publik yang telah mencuat dan menjadi fokus utama dalam gelombang demonstrasi yang berlangsung intensif sejak akhir Agustus 2025. Angka 17 merujuk pada isu-isu fundamental dan mendesak seperti tuntutan pencabutan tunjangan DPR sebesar Rp50 juta per bulan, peningkatan transparansi anggaran negara, jaminan kesehatan dan pendidikan yang merata, serta perbaikan tata kelola negara secara menyeluruh.

Sementara itu, angka 8 dalam tuntutan tersebut mencakup poin-poin tambahan yang tak kalah penting, meliputi evaluasi komprehensif terhadap kinerja aparat keamanan, desakan untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap demonstran, hingga penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu bagi semua lapisan masyarakat.

Dokumen ini tak hanya sekadar daftar, melainkan simbol kuat dari keresahan rakyat yang semakin meluas dan mendalam, terutama setelah rentetan aksi protes di berbagai daerah yang tragisnya telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Tercatat, hingga awal September 2025, setidaknya sembilan orang meninggal dunia akibat bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan, menambah urgensi dari tuntutan yang disampaikan.

Kehadiran figur publik terkemuka seperti Jerome Polin dan Andovi da Lopez dalam penyerahan tuntutan ini secara gamblang mengindikasikan bahwa gelombang keresahan dan desakan perubahan tidak lagi hanya datang dari kelompok aktivis tradisional. Sebaliknya, aspirasi ini kini turut disuarakan dengan lantang oleh berbagai kalangan, mulai dari generasi muda, akademisi, hingga para kreator konten dengan jutaan pengikut, menunjukkan luasnya spektrum dukungan terhadap “Tuntutan Rakyat 17+8” ini.