Sektor maritim Indonesia menghadapi ancaman serius dari serangan siber, sebuah kerentanan yang berpotensi melumpuhkan sistem operasional vital. Hendri Ginting, Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) Kementerian Perhubungan, menyoroti bahwa peretasan dapat menargetkan sistem digital krusial seperti Inapornet, serta mengganggu operasional kapal dan pelabuhan. Kondisi ini menuntut kewaspadaan tinggi demi menjaga kelancaran roda perekonomian nasional.
Jika terjadi, serangan siber ini berpotensi menyebabkan kegagalan fatal pada sistem operasional kapal dan seluruh fasilitas pelabuhan. “Dampaknya bisa sangat serius, mulai dari gangguan rantai pasok hingga menurunnya reputasi perusahaan pelayaran,” tegas Hendri, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Kamis, 4 September 2025. Ia menambahkan, “Karena itu, kewaspadaan dan koordinasi lintas lembaga mutlak diperlukan,” untuk membentengi sektor strategis ini dari ancaman digital.
Sebagai langkah antisipasi dan penguatan pertahanan, Kementerian Perhubungan RI bekerja sama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) telah menyelenggarakan lokakarya intensif bertajuk “Advanced Cybersecurity Readiness”. Agenda penting ini berlangsung selama empat hari penuh, dari 1 hingga 4 September 2025, sebagai komitmen bersama untuk meningkatkan kapabilitas keamanan siber di sektor maritim Indonesia.
Lokakarya tersebut diikuti oleh perwakilan penting dari berbagai instansi, termasuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kepolisian RI (Polri), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Digital, serta beberapa penyedia fasilitas pelabuhan terkemuka di Indonesia. Selama empat hari, para peserta dibekali dengan praktik terbaik, strategi inovatif, dan langkah-langkah aplikatif terkini untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman siber, khususnya di sektor maritim. Pelatihan ini diselenggarakan langsung oleh instruktur berpengalaman dari lembaga keamanan maritim dan siber internasional, memastikan transfer pengetahuan yang relevan dan mutakhir.
Dalam sambutannya, Hendri Ginting menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kedutaan Besar AS atas fasilitas dan dukungan dalam menyukseskan lokakarya ini. Ia juga mengungkapkan harapan besar untuk kerja sama di masa depan. “Harapan kami, kerja sama di masa depan tidak hanya berupa capacity building, tetapi juga studi banding ke AS agar kami bisa melihat langsung penerapan teknologi keselamatan dan keamanan maritim di sana,” tutur Hendri, menegaskan keinginan untuk terus belajar dan mengadopsi praktik terbaik global demi penguatan keamanan siber maritim Indonesia.
Pilihan Editor: Bahaya Sisa Anggaran Mengucur ke Koperasi Merah Putih
Ringkasan
Sektor maritim Indonesia menghadapi ancaman serius dari serangan siber yang berpotensi melumpuhkan sistem operasional vital seperti Inapornet, kapal, dan pelabuhan. Direktur KPLP Kemenhub, Hendri Ginting, menyatakan serangan ini dapat menyebabkan kegagalan fatal pada operasional, mengganggu rantai pasok, serta menurunkan reputasi perusahaan. Kewaspadaan tinggi dan koordinasi lintas lembaga sangat diperlukan untuk membentengi sektor strategis ini.
Sebagai langkah antisipasi, Kementerian Perhubungan bersama Kedutaan Besar AS menyelenggarakan lokakarya “Advanced Cybersecurity Readiness” selama empat hari, 1-4 September 2025. Lokakarya ini diikuti perwakilan dari Ditjen Perhubungan Laut, Polri, BSSN, serta operator pelabuhan untuk meningkatkan kapabilitas keamanan siber. Hendri Ginting berharap kerja sama ini berlanjut dengan studi banding ke AS guna mengadopsi teknologi keselamatan dan keamanan maritim global.