PROGRAM makan bergizi gratis (MBG) di Kota Solo, Jawa Tengah, telah menunjukkan dampak signifikan dengan menjangkau lebih dari 39.000 penerima manfaat per September 2025. Tersebar di berbagai wilayah kecuali Kecamatan Pasar Kliwon, inisiatif vital ini didukung oleh 13 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini beroperasi aktif di Kota Bengawan.
Wali Kota Solo, Respati Ardi, menyatakan optimisme tinggi terhadap ekspansi program ini. “Sampai hari ini sudah ada 13 SPPG di Kota Solo. Rata-rata, satu dapur mendistribusikan sekitar 3.000 MBG, yang berarti ada sekitar 39 ribu penerima manfaat,” ujar Respati saat ditemui wartawan seusai peluncuran MBG SPPG Sondakan di Solo, Senin, 8 September 2025. Ia menambahkan, “Saya optimistis Desember 2025 nanti target 20 SPPG di Kota Solo bisa terealisasi.”
Idealnya, Kota Solo membutuhkan setidaknya 40 SPPG untuk dapat melayani estimasi 120.000 penerima manfaat secara menyeluruh. Wali Kota Respati mengakui bahwa pendirian SPPG masih belum menyentuh wilayah Kecamatan Pasar Kliwon. “Kami terus mendorong calon mitra MBG, khususnya untuk wilayah Pasar Kliwon. Bahkan kami pernah menawarkan aset Pemkot di daerah sana agar bisa dimanfaatkan untuk SPPG,” ungkapnya, menunjukkan komitmen Pemkot dalam mengatasi kesenjangan ini.
Di samping upaya perluasan, Respati juga memberikan peringatan keras kepada semua pengelola dapur SPPG. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan anggaran negara untuk program makan bergizi gratis (MBG) ini, serta mewanti-wanti agar tidak terjadi malpraktik. “Keuntungan untuk mitra dari anggaran pemerintah sudah ditakar dengan jelas. Jangan sampai ada pihak yang mengurangi kualitas atau kuantitas menu demi mendapatkan keuntungan lebih. Saya sampaikan kepada seluruh dapur yang akan membelanjakan uang negara agar berhati-hati,” tegasnya.
Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, ketentuan baru terkait pengawasan mengharuskan setiap SPPG mengunggah menu MBG yang didistribusikan kepada penerima manfaat. Langkah ini, menurut Respati, akan memungkinkan penilaian objektif terhadap kelayakan menu. “Dapur wajib mengunggah menu, dan itu pasti akan dinilai. Apakah menu ini kira-kira ‘wangun’ (layak) atau tidak,” jelasnya. Alasan di balik pengecekan ketat ini adalah karena penerima manfaat MBG adalah warga Kota Solo, sehingga Pemkot bertanggung jawab penuh mendampingi supervisi kualitas dapur, higienitas makanan, dan aspek lainnya. Hasil verifikasi ini nantinya akan diserahkan Pemkot Solo kepada Badan Gizi Nasional (BGN) pusat.
Belajar dari berbagai kasus di daerah lain, Pemerintah Kota Solo akan mengambil langkah antisipatif dengan melakukan pengecekan acak (random check) secara berkala ke dapur-dapur SPPG. Selain itu, Pemkot juga siap mendampingi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dalam pengawasan serta penyesuaian menu MBG. Respati juga menyoroti perluasan cakupan program ke ibu hamil dan balita di masa depan. “Selain untuk anak-anak sekolah, cakupannya akan meluas ke ibu hamil dan balita. Oleh karena itu, menu harus disesuaikan, jangan sampai menu untuk balita sama dengan menu untuk anak SMA,” pungkasnya, menekankan pentingnya personalisasi gizi sesuai kebutuhan usia.
Pilihan Editor: Jalan Berbatu Menteri Keuangan Baru
Ringkasan
Program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Solo telah menjangkau lebih dari 39.000 penerima manfaat per September 2025 melalui 13 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Wali Kota Solo Respati Ardi optimistis target 20 SPPG akan tercapai pada Desember 2025. Meskipun idealnya Solo membutuhkan 40 SPPG untuk melayani 120.000 warga, Pemkot terus mendorong perluasan program, termasuk ke wilayah Pasar Kliwon yang belum terjangkau.
Wali Kota Respati menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan anggaran negara dan memperingatkan pengelola SPPG agar tidak mengurangi kualitas atau kuantitas menu. Setiap SPPG diwajibkan mengunggah menu yang didistribusikan untuk memastikan transparansi dan kelayakan, dengan Pemkot Solo melakukan supervisi dan pelaporan ke Badan Gizi Nasional. Ke depan, program ini direncanakan akan diperluas mencakup ibu hamil dan balita, yang menuntut penyesuaian menu gizi sesuai kebutuhan usia.