RATUSAN ekonom yang tergabung dalam Aliansi Ekonom Indonesia secara tegas mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki misalokasi anggaran. Desakan krusial ini menjadi salah satu dari tujuh desakan darurat ekonomi yang disuarakan oleh aliansi tersebut kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Titik Anas, seorang akademikus dari Universitas Padjadjaran, perbaikan misalokasi anggaran adalah pekerjaan rumah mendesak bagi Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa. “Kita tidak punya keleluasaan untuk menghambur-hamburkan penerimaan negara yang sulit untuk didapatkan pada masa yang tidak terlalu bagus, mengingat kondisi dunia dan ekonomi Indonesia,” ujarnya dalam konferensi pers daring pada Selasa, 9 September 2025, menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi negara.
Teuku Riefky dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) merinci langkah-langkah perbaikan misalokasi anggaran yang mendesak. Pertama, pemerintah dinilai perlu memangkas porsi belanja untuk program populis secara signifikan. Para ekonom mencatat total anggaran untuk berbagai program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, Koperasi Desa Merah Putih, subsidi dan kompensasi energi, sekolah rakyat, serta program tiga juta rumah, mencapai angka fantastis Rp 1.414 triliun. Jumlah ini setara dengan 37,4 persen dari total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menunjukkan skala alokasi yang dipertanyakan.
Selain itu, para ekonom menyoroti penurunan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 24,8 persen dalam Rancangan APBN 2026. Penurunan ini dinilai akan menghambat pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan berpotensi memicu kenaikan pajak daerah yang pada akhirnya membebani masyarakat. “Kembalikan transfer ke daerah (TKD) pada porsinya,” tegas Riefky, menekankan pentingnya stabilitas fiskal di tingkat daerah.
Fokus kritik juga diarahkan pada alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 335 triliun untuk tahun depan. Angka ini dianggap terlalu besar dan tidak realistis oleh para ekonom. Mereka berpendapat bahwa anggaran tersebut seharusnya dialihkan untuk memperkuat dan memeratakan pelayanan kesehatan dasar, meningkatkan kesejahteraan tenaga medis, memperbaiki kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, serta memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga miskin seperti air bersih dan listrik, demi dampak sosial yang lebih merata dan fundamental.
Adapun enam desakan lainnya yang disampaikan Aliansi Ekonom Indonesia meliputi: Pertama, pemerintah didesak untuk mengembalikan independensi berbagai institusi penyelenggara negara seperti Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Kedua, pemerintah harus menghentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Dananrtara, BUMN, TNI, dan Polri dalam sektor-sektor yang tidak relevan.
Desakan ketiga adalah deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, dan penyederhanaan birokrasi yang selama ini menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif. Kemudian yang keempat, pemerintah diminta untuk memprioritaskan kebijakan yang secara serius menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Kelima, para ekonom mendesak pemerintah mengembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis yang objektif dalam setiap pengambilan keputusan. Keenam, pemerintah didesak untuk meningkatkan kualitas institusi dan membangun kepercayaan publik, termasuk dengan memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente yang merugikan negara.
Hingga hari ini, “Tujuh Desakan Darurat Ekonomi” telah didukung dan ditandatangani oleh 384 ekonom dari seluruh Indonesia. Beberapa nama ekonom terkemuka lainnya yang juga tergabung dalam aliansi penting ini antara lain Lili Yan Ing, Elan Satriawan, Yose Rizal Damuri, dan Wisnu Setiadi Nugroho, menunjukkan luasnya konsensus di kalangan akademisi dan pakar ekonomi mengenai urgensi perbaikan ini.
Pilihan Editor: Penyebab Pasokan Bensin di SPBU Swasta Seret
Ringkasan
Aliansi Ekonom Indonesia mendesak pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk segera memperbaiki misalokasi anggaran. Desakan ini menjadi salah satu dari tujuh desakan darurat ekonomi yang disampaikan oleh ratusan ekonom tersebut. Mereka menyoroti besarnya anggaran untuk program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp 1.414 triliun, serta penurunan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 24,8% dalam Rancangan APBN 2026. Anggaran MBG sebesar Rp 335 triliun disarankan dialihkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan dasar, pendidikan, dan kebutuhan dasar rumah tangga miskin.
Selain perbaikan anggaran, para ekonom juga mendesak pengembalian independensi institusi negara dan penghentian dominasi negara pada sektor yang tidak relevan. Desakan lain meliputi deregulasi, prioritas penanganan ketimpangan, penerapan kebijakan berbasis bukti, serta peningkatan kualitas institusi untuk memberantas konflik kepentingan. “Tujuh Desakan Darurat Ekonomi” ini telah didukung dan ditandatangani oleh 384 ekonom dari seluruh Indonesia.