PEMERINTAH menegaskan pembiayaan kontribusi Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace tidak akan mengganggu stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut nilai kontribusi sekitar Rp 16 triliun masih berada dalam batas ruang fiskal yang aman.
“Kalau cuma Rp 16 triliun saja enggak terlalu masalah,” kata Purbaya seusai menghadiri Indonesia Economic Summit di Shangri-La Hotel Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.
Purbaya mengatakan pendanaan kontribusi tersebut bersumber dari APBN dan akan disalurkan melalui Kementerian Pertahanan. Menurut dia, pemerintah akan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran agar tidak menimbulkan tekanan fiskal baru.
Ia menyebutkan pemerintah masih memiliki sejumlah opsi, termasuk melakukan penyesuaian atau reorientasi anggaran jika diperlukan. Namun, ia menegaskan langkah tersebut akan dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga disiplin fiskal.
Keputusan Indonesia untuk berkontribusi dalam Dewan Perdamaian sebelumnya disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyetujui kontribusi sebesar US$ 1 miliar atau sekitar Rp 16,7 triliun.
Menurut Sugiono, dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pendanaan pemulihan Gaza, Palestina. Ia membantah anggapan bahwa kontribusi tersebut merupakan biaya keanggotaan Dewan Perdamaian.
“Oleh karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ,” ujar dia di kompleks DPR, Jakarta pada Selasa, 27 Januari 2026.
Indonesia resmi bergabung dalam Board of Peace pada Kamis, 22 Januari 2026. Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam Dewan Perdamaian di sela perhelatan World Economic Forum di Davos, Swiss. Indonesia menjadi salah satu dari 20 negara yang hadir dalam peluncuran lembaga tersebut.
Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Risiko Sistemik Jika Pasar Modal Diintervensi