Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk Badan Pengelola Otorita Pantai Utara, disingkat Badan Otorita Pantura Jawa, sebuah entitas krusial yang ditugaskan untuk mengelola megaproyek pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Pembentukan badan ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menghadapi ancaman serius banjir rob dan penurunan muka tanah yang kian memprihatinkan di wilayah pesisir. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan urgensi pembentukan ini, “Untuk melindungi hampir kurang lebih 20 juta warga yang tinggal di pesisir Pantai Utara,” ujarnya di Istana Negara pada Senin, 25 Agustus 2025.
Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa mandat utama Badan Otorita Pantura meliputi perancangan komprehensif hingga pengelolaan seluruh aspek proyek tanggul laut raksasa di sepanjang pesisir utara Jawa. Proyek ini mendesak mengingat data yang menunjukkan bahwa permukaan tanah di kawasan tersebut terus mengalami penurunan signifikan setiap tahunnya, sementara fenomena banjir rob telah menjadi kejadian rutin yang mengganggu kehidupan jutaan penduduk. Ancaman ini secara langsung menargetkan sekitar 20 juta jiwa yang menggantungkan hidupnya di wilayah pesisir Pantura, sebagaimana dilaporkan oleh Antara pada 25 Agustus 2025.
Untuk memimpin upaya kolosal ini, Presiden telah menunjuk Darwin Trisna Djajawinata sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Bersamaan dengan pelantikan pejabat tinggi lainnya di Istana Negara, Darwin juga dilantik bersama Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala Badan. Penunjukan Darwin Trisna mewakili unsur Danantara, sementara Suhajar Diantoro, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, ditunjuk untuk merepresentasikan pemerintah.
Mensesneg Prasetyo Hadi menerangkan bahwa pemilihan dua wakil kepala ini didasarkan pada pertimbangan teknis yang matang, bukan motif politik. Mengingat proyek pengelolaan kawasan Pantai Utara Jawa sangat erat kaitannya dengan investasi, kehadiran perwakilan dari unsur Danantara menjadi esensial. Di sisi lain, perwakilan dari pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, sangat dibutuhkan karena proyek masif ini akan melibatkan koordinasi lintas lima provinsi di Pulau Jawa. Struktur kepemimpinan ganda ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 76/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, yang telah disahkan dan diumumkan bertepatan dengan hari pelantikan. Keberadaan Badan Otorita Pantura ini diharapkan dapat mempercepat penanganan banjir rob sekaligus memberikan perlindungan menyeluruh bagi jutaan warga yang tinggal di pesisir utara Jawa.
Di kesempatan lain, Presiden Prabowo Subianto telah mengisyaratkan bahwa pemerintahannya akan segera merealisasikan proyek pembangunan tanggul laut yang telah tertunda selama tiga dekade. Proyek ambisius ini dirancang membentang sejauh 500 kilometer, mencakup pesisir Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan estimasi biaya mencapai angka fantastis 80 miliar dolar AS.
Prabowo menjelaskan bahwa pembangunan tanggul di area sekitar Teluk Jakarta saja diperkirakan akan memakan waktu delapan hingga sepuluh tahun. Sementara itu, untuk menyelesaikan seluruh jaringan Giant Sea Wall secara komprehensif, dibutuhkan rentang waktu antara 15 hingga 20 tahun. Menyadari skala jangka panjang proyek ini, Prabowo tetap optimistis. Ia mengutip pepatah kuno, “Perjalanan seribu kilometer dimulai oleh satu langkah,” menegaskan tekadnya untuk segera memulai inisiatif penting ini.
Sebagai langkah awal, pemerintah akan memfokuskan prioritas pada pembangunan tanggul laut raksasa di sepanjang pantai utara, khususnya dari Jakarta hingga Semarang. Keputusan ini didasarkan pada urgensi penanganan banjir rob yang secara konsisten mengancam keselamatan dan mata pencarian masyarakat di wilayah pesisir tersebut. Dalam aspek pendanaan, Prabowo menyatakan keterbukaan pemerintah terhadap partisipasi investor asing. Khusus untuk pembangunan tanggul laut di Pantura Jakarta, dana sekitar 8 hingga 10 miliar dolar AS diperkirakan dibutuhkan. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan berdiam diri menunggu suntikan modal eksternal, melainkan bertekad untuk proaktif memanfaatkan kekuatan dan sumber daya domestik secara mandiri guna mempercepat realisasi proyek strategis ini.
Artikel ini disusun dengan kontribusi dari Hendrik Yaputra dan Eka Yudha Saputra.
Pilihan Editor: AHY Sebut Badan Otorita Pantura akan Tangani Proyek Giant Sea Wall
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Badan Otorita Pantura) untuk mengelola megaproyek pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall). Badan ini ditugaskan mengatasi banjir rob dan penurunan muka tanah yang mengancam sekitar 20 juta warga di pesisir utara Jawa. Darwin Trisna Djajawinata ditunjuk sebagai Kepala, didampingi Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala, dengan struktur kepemimpinan yang diatur dalam Keppres Nomor 76/P Tahun 2025.
Proyek tanggul laut ini dirancang membentang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan estimasi biaya $80 miliar. Pembangunannya diperkirakan memakan waktu 15 hingga 20 tahun untuk seluruh jaringan, dengan prioritas awal di pesisir Jakarta hingga Semarang. Pemerintah menyatakan terbuka terhadap investor asing, meskipun tetap bertekad memanfaatkan sumber daya domestik untuk pendanaan. Bagian Pantura Jakarta sendiri membutuhkan sekitar 8 hingga 10 miliar dolar AS.