Pimpinan Komisi IX DPR RI menyatakan keprihatinannya mendalam atas penetapan Immanuel Ebenezer, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kasus ini menjadi sorotan tajam di kalangan legislator.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Muhammad Yahya Zaini, menyoroti bahwa sebagai bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, seharusnya tidak terlibat dalam praktik korupsi.
Lebih lanjut, Yahya Zaini menyinggung posisi Noel sebagai komisaris di PT Pupuk Indonesia dengan pendapatan yang signifikan. “Yang bersangkutan sudah menjadi komisaris BUMN dengan pendapatan yang besar. Seharusnya tidak perlu lagi mencari-cari keuntungan dari jabatan yang dipegangnya,” tegas Yahya kepada Tempo, Jumat malam, 22 Agustus 2025.
Sebagai mitra kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI, menurut politisi Partai Golkar ini, memberikan perhatian khusus pada kasus ini. Terlebih lagi, kementerian tersebut baru-baru ini terungkap terlibat dalam kasus pemerasan terhadap tenaga kerja asing.
“Mestinya harus menjadi pelajaran bagi jajaran Kementerian Ketenagakerjaan untuk tidak mengulangi terjadinya kasus korupsi,” kata Yahya. Ia juga menekankan pentingnya implementasi prinsip antikorupsi bagi seluruh pejabat negara.
Senada dengan Yahya, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menyampaikan kekhawatirannya akan dampak negatif tindakan korupsi yang dilakukan Noel terhadap iklim bisnis di Indonesia. Menurut Charles, dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat perizinan dapat mengganggu iklim usaha dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menegaskan dukungan penuh DPR terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Charles berharap kejadian ini menjadi refleksi bagi para pejabat publik untuk selalu menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya.
“Kami berharap siapa pun yang nantinya ditugaskan untuk mengisi jabatan Wamen yang baru dapat menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi,” ujarnya saat dihubungi pada Jumat malam.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Noel sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan fakta mencengangkan terkait tarif sertifikat K3. “KPK mengungkapkan, dari tarif sertifikat K3 sebesar Rp 275 ribu, menurut fakta di lapangan, buruh harus mengeluarkan biaya Rp 6 juta,” kata Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat, 22 Agustus 2025.
Selain Noel, KPK juga menetapkan 10 orang lainnya sebagai tersangka. Dengan demikian, total tersangka dalam kasus ini berjumlah 11 orang.
Kasus ini merupakan hasil dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada Rabu, 20 Agustus 2025. Dalam operasi tersebut, KPK meringkus 14 orang di berbagai lokasi, yang terdiri dari pegawai Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak swasta.
Selain penangkapan, KPK juga melakukan penyitaan terhadap 15 unit mobil dan 7 unit sepeda motor, yang salah satunya milik Noel. KPK juga menyita uang tunai senilai Rp 170 juta dan US$ 2.201.
M. Rizki Yusrial berkontribusi dalam tulisan ini.
Pilihan Editor: Yang Perlu Diubah di UU Hak Cipta Agar Royalti Lagu Lebih Adil
Ringkasan
Komisi IX DPR RI menyatakan keprihatinannya atas penetapan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka kasus pemerasan terkait sertifikat K3. Anggota DPR menyoroti bahwa sebagai bagian dari pemerintahan dan komisaris BUMN dengan pendapatan besar, Noel seharusnya tidak terlibat praktik korupsi. DPR juga memberikan perhatian khusus pada kasus ini sebagai mitra kerja Kementerian Ketenagakerjaan yang baru-baru ini terlibat kasus pemerasan.
DPR mendukung penegakan hukum oleh KPK dan berharap kasus ini menjadi refleksi bagi pejabat publik untuk menjaga integritas. KPK menetapkan Noel dan 10 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terkait sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. KPK juga mengungkap adanya biaya tambahan yang signifikan bagi buruh untuk mendapatkan sertifikat K3, serta menyita sejumlah aset dan uang tunai.