PRESIDEN Prabowo Subianto secara ambisius merencanakan distribusi 330 ribu unit smart TV atau interactive flat panel (IFP) ke seluruh jenjang pendidikan di Indonesia, mulai tahun ajaran 2025. Inisiatif besar ini menjadi tulang punggung program digitalisasi pendidikan yang digadang-gadang oleh Kepala Negara, bertujuan untuk membawa transformasi signifikan dalam proses belajar-mengajar di Tanah Air.
Program distribusi smart TV ini sebenarnya sudah dimulai. Prabowo mengungkapkan, hingga kini sebanyak 10 ribu sekolah telah menerima satu unit layar digital pintar. “Sekarang pun kami sudah sebarkan, tapi baru mampu satu sekolah satu layar digital pintar,” ujarnya saat melakukan peninjauan di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10, Pusdiklat Kesejahteraan Sosial, Ragunan, Jakarta Selatan, pada Kamis, 11 September 2025. Target selanjutnya, pemerintah berencana mendistribusikan 100 smart TV pada November mendatang, dengan jumlah yang akan terus meningkat pesat pada tahun berikutnya. Pasalnya, menurut Prabowo, kondisi ideal adalah setiap kelas dilengkapi dengan satu perangkat TV pintar.
Investasi dalam program digitalisasi pendidikan ini tidak main-main. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, mengungkapkan bahwa harga per unit smart TV mencapai Rp 26 juta. “Kalau enggak salah Rp 26 juta per unit itu sudah termasuk ongkos kirim, sudah termasuk asuransi, sudah termasuk garansi gitu ya,” jelasnya saat dihubungi pada Jumat, 12 September 2025. Angka ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap kualitas dan layanan purnajual perangkat.
Berdasarkan data yang dimiliki oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pemerintah mengalokasikan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar Rp 7,9 triliun untuk pengadaan smart TV ini pada tahun 2025. Rincian alokasi anggaran tersebut tersebar di berbagai kategori tingkat pendidikan, menunjukkan cakupan program yang menyeluruh:
- Direktorat SD: Rp 4.135.608.750.000
- PAUD: Rp 1.710.048.240.000
- SMA: Rp 1.000.779.120.000
- SMK: Rp 972.841.320.000
- Pendidikan non-formal dan pendidikan informal: Rp 90.000.000.000
Secara total, anggaran pengadaan smart TV untuk tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp 7.909.277.430.000 atau genap Rp 7,9 triliun. Angka fantastis ini menggarisbawahi skala dan prioritas pemerintah dalam mewujudkan digitalisasi pendidikan.
Meskipun demikian, Tempo terus berupaya mendapatkan konfirmasi langsung dari pihak terkait. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, serta Wakilnya, Atip Latipulhayat, masih belum memberikan respons terkait detail anggaran jumbo ini.
Adapun spesifikasi smart TV yang dipesan pemerintah ini dirancang khusus untuk mendukung pembelajaran modern. Perangkat dengan layar 75 inci, model 75WM61FE, ini beroperasi menggunakan sistem Android 13 dengan kapasitas memori 16 gigabyte (GB). Selain itu, papan pintar ini membutuhkan tegangan listrik 100-240 volt, telah terintegrasi dengan akun Merdeka Mengajar, serta dilengkapi beragam aplikasi penunjang pembelajaran inovatif.
Dari pantauan di lapangan, implementasi program ini menunjukkan komitmen inklusif. Smart TV ini didistribusikan ke semua sekolah tanpa terkecuali, menjangkau seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA). Tak hanya itu, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta elite turut menjadi penerima manfaat dari program ini, memastikan pemerataan akses teknologi.
Setya Budi Arijanta lebih lanjut menjelaskan bahwa sumber anggaran program ini berasal dari Kementerian Dasar dan Menengah. Proses pengadaan sendiri telah dimulai sekitar dua bulan lalu. Pemerintah akhirnya menjatuhkan pilihan pada Hisense sebagai vendor penyedia smart TV karena menawarkan harga yang paling kompetitif, yaitu Rp 26 juta per unit, jauh di bawah tawaran pesaingnya, Acer, yang menyodorkan harga di kisaran Rp 40 jutaan per unit. “Acer mengundurkan diri, maksudnya nggak mau turun (harga). Akhirnya, yang mau negosiasi harganya tuh Hisense di angka Rp 26 juta per unit itu,” tutur Setya, menyoroti efisiensi pengadaan ini.
Menariknya, program ini juga mengedepankan prinsip sukarela. Menteri Abdul Mu’ti menegaskan bahwa sekolah memiliki hak untuk menolak distribusi perangkat smart TV atau interactive flat panel (IFP) dari pemerintah. Perangkat ini hanya akan diberikan kepada sekolah yang telah menyatakan kesediaan untuk menerimanya. “Kalau misalnya sekolah tidak bersedia dan karena kekeliruan dari distributor, maka bisa minta dikembalikan atau minta kami ambil,” ungkap Mu’ti saat ditemui di kantornya, pada Kamis, 11 September 2025, memberikan jaminan fleksibilitas bagi pihak sekolah.
Dede Leni Mardianti turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto merencanakan distribusi 330 ribu unit smart TV atau interactive flat panel (IFP) ke seluruh jenjang pendidikan di Indonesia mulai tahun ajaran 2025. Program digitalisasi pendidikan ini telah dimulai, dengan 10 ribu sekolah sudah menerima satu unit dan target berikutnya adalah mendistribusikan 100 smart TV pada November. Perangkat ini akan didistribusikan ke semua sekolah dari TK hingga SMA, baik negeri maupun swasta, namun sekolah memiliki hak untuk menolak penerimaan.
Investasi dalam program ini sangat besar, dengan anggaran APBN sebesar Rp 7,9 triliun dialokasikan untuk pengadaan smart TV pada tahun 2025. Setiap unit smart TV berlayar 75 inci yang beroperasi dengan Android 13 ini dihargai Rp 26 juta, termasuk ongkos kirim, asuransi, dan garansi. Pemerintah memilih Hisense sebagai vendor karena menawarkan harga yang paling kompetitif.