Suasana tegang menyelimuti rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta di kompleks parlemen, Jakarta, pada Rabu (27/8/2025). Ahmad Dhani, anggota DPR RI sekaligus musisi terkemuka, mendapat teguran tegas dari Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya. Insiden ini terjadi saat Dhani berulang kali menyela penyampaian aspirasi oleh Ariel Noah dan Judika, yang mewakili suara musisi Indonesia terkait polemik royalti.
Dalam agenda krusial tersebut, Ariel Noah dan Judika hadir sebagai representasi dari organisasi penyanyi, Vibrasi Suara Indonesia (VISI). Sementara itu, Ahmad Dhani tidak hanya berkapasitas sebagai legislator DPR RI, tetapi juga aktif dalam organisasi pencipta lagu, Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI). Kondisi ini menciptakan dinamika unik, mengingat beragam perspektif yang dibawa ke meja diskusi. Menanggapi potensi perbedaan pandangan, Willy Aditya menegaskan, “Jadi, kita benar-benar hari ini, Mas Dhani mengobservasi, mendiagnosa, kita semua di sini memiliki posisi yang sama untuk menemukan nanti susunan peraturan. Begitu.” Hal ini menekankan tujuan bersama untuk mencapai kesepakatan dalam penyusunan regulasi hak cipta.
Teguran bermula ketika Ariel Noah menyuarakan keresahan komunitas penyanyi terkait kewajiban meminta izin setiap kali hendak membawakan sebuah lagu. Menurut Ariel, sistem saat ini belum mengakomodasi perbedaan skala penyanyi dan ia menekankan perlunya klasifikasi yang jelas. “Kalau setiap kali penyanyi itu mesti bernyanyi, dia mesti minta izin dulu. Kalau kita bilang penyanyi di sini, berarti bukan cuma yang profesional saja. Semuanya, begitu,” jelas Ariel. Begitu Ariel selesai menyampaikan pandangannya, Ahmad Dhani segera meminta izin untuk menanggapi. Namun, Willy Aditya, sebagai pimpinan rapat, dengan tegas menolak. “Enggak perlu jawab, kita belanja masalahnya. Ini bukan forum berbalas pantun,” ujarnya, mengingatkan fokus utama rapat.
Tak lama berselang, giliran Judika yang menyampaikan aspirasinya. Ia mengutarakan bahwa banyak musisi merasa tidak nyaman dengan ekosistem royalti yang berlaku saat ini, khususnya terkait isu izin menyanyikan lagu. Di tengah penyampaian penting tersebut, Ahmad Dhani kembali menyela, melontarkan pertanyaan, “Kurang enaknya di mana?” Interupsi ini memicu reaksi lebih tegas dari pimpinan rapat.
Sebagai pimpinan rapat, Willy Aditya tanpa ragu menegur keras Dhani, mengingatkannya untuk tidak memotong pembicaraan para pembicara. Ia bahkan memberikan peringatan serius bahwa Dhani dapat dikeluarkan dari forum jika kembali mengulangi perilakunya. “Mas Dhani, saya ingatkan saya pimpinan di sini. Nanti sekali lagi, kami berhak juga untuk mengeluarkan jenengan dari forum,” tegas Willy, menekankan otoritasnya dan pentingnya menjaga ketertiban diskusi.
Insiden ini menggarisbawahi kompleksitas revisi Undang-Undang Hak Cipta yang sedang digarap oleh DPR RI. Menyusul polemik royalti yang berkepanjangan di kalangan musisi, DPR RI berkomitmen penuh untuk merevisi UU Hak Cipta demi menciptakan ekosistem yang lebih adil dan transparan. Sejumlah musisi terkemuka, termasuk mereka yang hadir dalam rapat ini, pun telah diminta oleh DPR RI untuk menjadi bagian penting dari tim perumus pembahasan undang-undang tersebut, memastikan aspirasi dari berbagai pihak terakomodasi.
Ringkasan
Rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta di DPR RI pada 27 Agustus 2025 diwarnai ketegangan. Anggota DPR, Ahmad Dhani, berulang kali menyela penyampaian aspirasi dari Ariel Noah dan Judika yang mewakili musisi terkait polemik royalti. Ariel menyoroti kewajiban izin menyanyikan lagu yang belum mengakomodasi perbedaan skala penyanyi, sementara Judika mengungkapkan ketidaknyamanan musisi dengan ekosistem royalti saat ini.
Akibat interupsi tersebut, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, memberikan teguran tegas kepada Ahmad Dhani, bahkan mengancam akan mengeluarkannya dari forum. Willy menegaskan pentingnya menjaga ketertiban diskusi dan fokus pada isu yang sedang dibahas. Insiden ini menggarisbawahi kompleksitas revisi UU Hak Cipta yang bertujuan menciptakan ekosistem royalti yang lebih adil dan transparan bagi para musisi.