MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berasal dari pinjaman bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pembiayaan itu termasuk rencana impor mobil pikap sebanyak 105 ribu dari India untuk operasional koperasi.
Pembayaran pinjaman itu akan dicicil oleh Kementerian Keuangan dengan menggunakan kas negara. “Jadi Koperasi Merah Putih, mereka meminjam uang dari bank Himbara. Kewajiban saya, Kementerian Keuangan, adalah setiap tahun kira-kira akan mencicil pinjamannya sekitar Rp 40 triliun selama 6 tahun ke depan,” ucapnya saat pemaparan konferensi pers APBN di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 23 Februari 2026.
Pernyataan tersebut diungkap bendahara negara saat menjawab sumber pendanaan mobil impor yang digunakan untuk kegiatan operasional Koperasi Merah Putih. Purbaya juga menyatakan risiko fiskal dari pendanaan tersebut sudah dipertimbangkan. Sebab, alokasi anggarannya sudah jelas berasal dari dana desa.
Sebelumnya Menteri Keuangan sudah merilis aturan baru soal porsi penggunaan dana desa untuk Koperasi Merah Putih. Bunyi aturannya adalah 58,3 persen dari dana desa atau sebesar Rp 34,57 triliun bakal diberikan untuk KDMP. “ Jadi setiap tahun pun memang kita belanja segitu. Cuma sekarang cara belanjanya berubah. Jadi seperti itu pembiayaannya,” kata Purbaya.
Impor mobil pikap dari India untuk kegiatan operasional Koperasi Merah Putih sebelumnya sempat dikritik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Saleh Husin meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana tersebut. “Mengimpor mobil CBU (completely built up) sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh,” kata Saleh Husin, Ahad, 22 Februari 2026.
Pemerintah berencana mendatangkan 105 ribu mobil pikap untuk PT Agrinas Pangan Nusantara. Tujuannya untuk mendukung logistik Koperasi Merah Putih. Impor tersebut terdiri atas 35 ribu unit mobil pikap tipe 4×4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd (M&M), 35 ribu unit pikap 4×4 dari Tata Motors, dan 35 ribu unit truk roda enam dari produsen yang sama.
Scorpio Pikup. Dok. Mahindra
Saleh berpendapat impor mobil dalam bentuk utuh atau CBU bertentangan dengan program industrialisasi yang didorong pemerintah. Mantan Menteri Perindustrian itu mengatakan perusahaan otomotif lokal menyatakan siap melayani permintaan koperasi.
Alih-alih impor CBU, Saleh berpendapat, kebutuhan mobil pikap untuk program prioritas Prabowo itu semestinya menjadi momentum memajukan industri otomotif nasional.
Saleh menyatakan terdapat sejumlah pabrikan, seperti Suzuki, Isuzu, Mitsubishi, Wuling, DFSK, Toyota, dan Daihatsu, yang bisa memproduksi kendaraan niaga ringan di dalam negeri. Ia memperkirakan kapasitas produksi pikap nasional mencapai lebih dari 400 ribu unit per tahun, yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Alfitria Nefi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Buat Apa Pemerintah Membangun Peternakan Ayam Terintegrasi