Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah mengumumkan langkah strategis pemerintah terkait pengelolaan dana besar. Sebanyak Rp 200 triliun uang pemerintah yang saat ini tersimpan di Bank Indonesia direncanakan akan beralih ke bank BUMN efektif mulai Jumat, 12 September 2025. Keputusan fundamental ini diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi nasional, dengan tujuan utama untuk mendorong penyaluran kredit di sektor riil.
Untuk memastikan tujuan mulia tersebut tercapai secara optimal, Menkeu Purbaya secara tegas melarang Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menggunakan dana jumbo tersebut untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). “Kami sudah bicara dengan pihak bank, jangan beli SRBI atau SBN,” kata Purbaya Yudhi Sadewa seusai rapat intensif dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan, Jakarta, pada Kamis, 11 September 2025.
Langkah ini diambil menyikapi kondisi perekonomian terkini. Saat ini, permintaan kredit perbankan menunjukkan indikasi pelemahan yang nyata. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pada Juli 2025, pertumbuhan kredit perbankan secara tahunan hanya mencapai 7,03 persen, angka yang lebih rendah dibandingkan performa pada bulan sebelumnya. Kondisi ini menjadi latar belakang kuat bagi pemerintah untuk intervensi.
Pemerintah berupaya keras untuk menggenjot likuiditas agar mengalir deras ke dalam sistem perbankan. Menkeu Purbaya menjelaskan, ketika bank menerima suntikan tambahan dana yang signifikan, mereka secara otomatis didorong untuk menyalurkannya kembali ke pasar. “Kalau ditaruh di brankas, rugi dia (bank). Misalnya enggak diletakkan di BI lagi. Dia akan terpaksa menyalurkan dalam bentuk kredit,” terang mantan Ketua Dewan Komisioner LPS itu. Ini merupakan strategi pemerintah untuk menginjeksi “bahan bakar” guna mengoptimalkan kinerja mekanisme pasar dan perekonomian.
Pakar ekonomi dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menanggapi positif langkah injeksi likuiditas senilai Rp 200 triliun ini. Menurutnya, tindakan tersebut memang memiliki potensi besar untuk menaikkan penyaluran kredit. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan ini sangat bergantung pada dua kondisi krusial: “Jika desainnya mengunci dana pada proyek produktif dan BI konsisten tidak menyerap balik likuiditas,” ujarnya kepada Tempo pada Kamis, 11 September 2025.
Syafruddin Karimi juga merujuk pada rekam jejak periode 2020-2021 yang menunjukkan efektivitas penempatan dana pemerintah. Kala itu, langkah serupa mampu memicu pertumbuhan kredit hingga ratusan triliun rupiah dalam hitungan bulan, dengan capaian sekitar Rp 382-387 triliun pada pertengahan 2021 dan mencapai Rp 458,22 triliun pada akhir 2021. Keberhasilan inisiatif strategis ini, menurutnya, ditentukan oleh tiga kunci utama: disiplin dalam desain program, kesiapan proyek yang akan didanai, dan perilaku perbankan dalam penyaluran. Untuk memastikan setiap rupiah bekerja di sektor riil secara optimal, pemerintah perlu menetapkan kuota sektoral-wilayah, rasio minimal kredit terhadap dana penempatan, plafon bunga khusus untuk koperasi dan UMKM, tenggat waktu realisasi, serta mekanisme clawback.
Pilihan Editor: Maju-Mundur Menerapkan Cukai Minuman Berpemanis dan Makanan Olahan
Ringkasan
Pemerintah berencana memindahkan dana sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia ke bank BUMN, efektif mulai 12 September 2025. Langkah ini bertujuan untuk mendorong penyaluran kredit di sektor riil dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional, menyikapi indikasi pelemahan pertumbuhan kredit perbankan saat ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas melarang Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menggunakan dana tersebut untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), memaksa bank menyalurkan dana sebagai kredit.
Pakar ekonomi menilai positif injeksi likuiditas ini, melihat potensi peningkatan penyaluran kredit, namun menekankan keberhasilan bergantung pada dua kondisi krusial. Desain program harus mengunci dana pada proyek produktif dan Bank Indonesia harus konsisten untuk tidak menyerap kembali likuiditas. Rekam jejak periode 2020-2021 menunjukkan efektivitas langkah serupa, dan untuk mengoptimalkannya di sektor riil, diperlukan disiplin program, kesiapan proyek, serta perilaku perbankan yang tepat.