Anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Andre Rosiade, menyatakan belum dapat memastikan pemenuhan seluruh tuntutan dalam Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Tuntutan ini, yang bermunculan di media sosial pasca-gelombang demonstrasi besar pada 28 Agustus 2025, memberikan tenggat waktu hingga 5 September 2025 untuk 17 poin tuntutan jangka pendek dan satu tahun untuk 8 poin lainnya.
Sehari sebelum tenggat waktu, Kamis, 4 September 2025, Andre Rosiade menginformasikan bahwa DPR telah memenuhi dua tuntutan: pencabutan tunjangan rumah dan moratorium kunjungan dinas ke luar negeri. Namun, sejumlah tuntutan krusial lainnya masih dalam proses pembahasan. Ini termasuk pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, pembentukan Tim Investigasi Independen, dan transparansi anggaran serta gaji anggota dewan. Andre enggan merinci lebih lanjut, menyerahkan penjelasan detail kepada pimpinan DPR.
“Itu kewenangan pimpinan. Nanti biar pimpinan yang menyampaikan,” ujar politikus Partai Gerindra tersebut.
Dari 17 tuntutan jangka pendek, tiga ditujukan langsung kepada DPR. Pertama, pembekuan kenaikan gaji, tunjangan, dan fasilitas baru bagi anggota DPR, termasuk upah pensiun. Kedua, publikasi transparan anggaran, termasuk gaji, tunjangan, fasilitas rumah, dan lainnya. Ketiga, desakan kepada Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang bermasalah.
Sebelumnya, pada Rabu, 3 September 2025, tiga pimpinan DPR bertemu dengan perwakilan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan organisasi mahasiswa lainnya. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan permohonan maaf dan janji perbaikan menyeluruh. Ia juga mengkonfirmasi penghentian tunjangan perumahan anggota DPR per 31 Agustus 2025.
Dasco menegaskan parlemen akan mengevaluasi seluruh tunjangan anggota DPR. “Khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak 31 Agustus 2025,” tegas politikus Partai Gerindra tersebut.
Pilihan Editor: Pemerintah Beri Bantuan Rp 5-15 Juta untuk Korban Demonstrasi
Ringkasan
DPR RI telah memenuhi dua dari 17+8 tuntutan Gerakan Rakyat, yaitu pencabutan tunjangan rumah dan moratorium kunjungan dinas luar negeri. Tuntutan lain, seperti pengesahan RUU Perampasan Aset dan pembentukan Tim Investigasi Independen, masih dibahas. Rincian lebih lanjut akan disampaikan oleh pimpinan DPR.
Dari 17 tuntutan jangka pendek, tiga ditujukan kepada DPR: pembekuan kenaikan gaji dan fasilitas, transparansi anggaran, dan pemeriksaan anggota DPR yang bermasalah. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan permohonan maaf dan janji perbaikan, serta mengkonfirmasi penghentian tunjangan perumahan anggota DPR per 31 Agustus 2025. Evaluasi seluruh tunjangan anggota DPR juga akan dilakukan.