Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Komisi XII DPR RI telah mencapai kesepakatan penting terkait asumsi dasar makro sektor ESDM dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026. Salah satu poin krusial adalah penetapan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$ 70 per barel. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan asumsi pada APBN 2025 yang mencapai US$ 82 per barel, mencerminkan proyeksi yang lebih konservatif.
Selain penetapan ICP, pembahasan juga menyasar target produksi minyak dan gas bumi (lifting migas). Untuk tahun 2026, target lifting migas diproyeksikan sebesar 1,594 juta barel setara minyak per hari (BOEPD). Rinciannya meliputi produksi minyak sebesar 610 ribu barel per hari (BOPD) dan gas bumi sebesar 984 ribu BOEPD, menunjukkan upaya berkelanjutan pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan optimisme tinggi bahwa target produksi tersebut dapat tercapai, meski dihadapkan pada sejumlah kendala di lapangan. “Insyaallah tercapai. Sekalipun memang sekarang ada gangguan di beberapa pipa, kemudian ada kebakaran di Sumatera, tapi kita lagi melakukan percepatan,” ungkap Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, yang disiarkan langsung oleh TV Parlemen pada Rabu, 27 Agustus 2025. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mengatasi hambatan demi stabilitas pasokan energi.
Dalam rangkaian kesepakatan tersebut, volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk tahun 2026 juga telah disetujui. Total volume BBM bersubsidi dipatok sebesar 19,162 juta kiloliter (KL), yang mencakup minyak tanah sebanyak 0,526 juta KL dan minyak solar sebesar 18,636 juta KL. Angka ini menjadi indikator penting dalam perencanaan subsidi energi nasional.
Beranjak ke sektor lain, volume subsidi elpiji 3 kilogram ditetapkan sebesar 8,31 juta metrik ton. Sementara itu, subsidi tetap minyak solar dipertahankan pada angka Rp 1.000 per liter. Dukungan finansial juga dialokasikan untuk sektor kelistrikan, dengan subsidi listrik mencapai Rp 101,72 triliun, dan cost recovery bagi industri hulu migas ditetapkan sebesar US$ 8,5 miliar. Keseluruhan angka ini menunjukkan besarnya alokasi anggaran untuk menjaga stabilitas harga energi bagi masyarakat.
Menteri Bahlil turut menegaskan komitmen pemerintah untuk menyalurkan subsidi bahan bakar secara cermat dan bertanggung jawab. Dia menekankan pentingnya langkah ini demi memastikan bahwa penyaluran subsidi betul-betul tepat sasaran dan efisien, menghindari kebocoran dan penyalahgunaan.
“Kita tahu bahwa elpiji ini harus betul-betul tepat sasaran, dan karena itu pengelolaan subsidi ke depan akan penuh dengan hati-hati dan betul-betul kita lakukan secara bijak dan sekali lagi tepat sasaran,” ujarnya. Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi pengelolaan subsidi yang transparan dan akuntabel, terutama mengingat perannya yang vital bagi kebutuhan dasar masyarakat.
Sebagai konteks tambahan, penetapan ICP US$ 70 per barel ini merupakan hasil akhir dari diskusi sebelumnya. Pada Juli lalu, Menteri Bahlil Lahadalia sempat mengusulkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) di kisaran US$ 60-80 per barel untuk RAPBN 2026. Usulan awal tersebut didasarkan pada realisasi ICP Januari-Mei yang berada di angka US$ 70,5 per barel, dengan rata-rata ICP bulan Mei sebesar US$ 62,75 per barel, dan lonjakan pada bulan Juni menjadi US$ 69,33 per barel, memberikan gambaran fluktuasi harga yang mendasari keputusan final.
Pilihan Editor: Alasan Pertamina Tidak Membeli Minyak Murah Iran dan Rusia
Ringkasan
Kementerian ESDM bersama Komisi VII DPR RI menyepakati asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 70 per barel untuk RAPBN 2026, menurun dari asumsi APBN 2025. Target lifting migas 2026 diproyeksikan sebesar 1,594 juta barel setara minyak per hari, dengan rincian 610 ribu barel minyak dan 984 ribu barel gas. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia optimistis target produksi tersebut dapat tercapai.
Selain itu, volume BBM bersubsidi disetujui 19,162 juta kiloliter dan subsidi elpiji 3 kg sebesar 8,31 juta metrik ton. Subsidi tetap minyak solar ditetapkan Rp 1.000 per liter, sementara subsidi listrik mencapai Rp 101,72 triliun dan cost recovery hulu migas sebesar US$ 8,5 miliar. Pemerintah berkomitmen mengelola dan menyalurkan subsidi secara cermat agar tepat sasaran.