Gangguan jaringan internet yang kerap melanda Merauke, Papua Selatan, telah memicu gelombang kekecewaan publik yang memuncak dalam demonstrasi ricuh pada Kamis (21/08). Warga dan sejumlah pelaku usaha di wilayah tersebut merasakan dampak kerugian yang signifikan akibat kerusakan kabel bawah laut dan infrastruktur internet yang vital.
Permasalahan konektivitas ini bukanlah hal baru bagi Merauke. Jaringan internet 4G Telkomsel di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, kembali mengalami gangguan serius akibat kerusakan pada sistem Kabel Laut-Sulawesi Maluku Papua Cable System (SKKL-SMPCS) di ruas Sorong-Merauke sejak Sabtu, 16 Agustus 2025. Insiden serupa telah berulang kali terjadi sejak tahun 2016, dengan gangguan terparah tercatat pada 2023 yang melumpuhkan internet selama lebih dari dua bulan. Kondisi sempat pulih pada September 2023, namun kembali “down” di awal Januari 2024, mengindikasikan masalah kronis yang belum terselesaikan.
Dampak kerusakan kabel bawah laut dan jaringan internet ini terasa langsung pada sektor ekonomi, khususnya bagi usaha berbasis daring di Kota Merauke yang kini lumpuh total.
‘Selama jaringan internet mati, saya rugi’
Angelbertus Farel, seorang pengemudi ojek daring di Merauke, mengungkapkan bagaimana gangguan internet ini membuat aktivitas layanan ojek daring sepenuhnya terhenti. Akibatnya, ia tidak memiliki pemasukan sama sekali.
“Pendapatan kami justru tidak ada sama sekali selama jaringan internet mati, dari hari pertama sampai saat ini. Kita tidak ada pemasukan,” keluh Farel kepada wartawan Emanuel Riberu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Jumat (22/08). Ia menambahkan bahwa masalah ini bukan kali pertama terjadi, dan setiap kali gangguan muncul, pendapatannya nihil.
Farel terpaksa mencari pekerjaan sampingan sebagai montir di bengkel kenalannya demi menyambung hidup. Namun, penghasilan yang didapat dari pekerjaan sementara ini jauh dari stabil.
“Kalau ojek, saya bisa dapat Rp100.000 sampai Rp200.000, biasanya juga ada bonus dari aplikasi. Tapi kalau jaringan mati begini, kami tidak ada pendapatan,” jelas Farel. “Sementara saya kerja di bengkel, paling sehari biasa dapat Rp30.000, kadang Rp50.000. Kita berharap jaringan segera diperbaiki,” harapnya.
Senada dengan Farel, Sisilia Weni, seorang penjual makanan siap saji secara daring, juga merasakan kerugian besar. “Selama jaringan [internet] mati, saya rasa rugi karena selama ini saya ada jualan makanan secara online melalui Facebook,” ujar Sisilia. Ia menjelaskan bahwa usahanya yang mengandalkan penjualan katering secara daring sangat terhambat oleh terputusnya konektivitas.
Sisilia biasanya meraup pendapatan rata-rata di atas Rp3 juta per bulan dari usahanya. Namun, saat gangguan jaringan internet terjadi, pendapatannya anjlok drastis, memaksanya beralih menjual dagangan secara langsung atau tatap muka. “Kalau jaringan mati begini, penghasilan menurun, kadang Rp500.000, kadang Rp600.000. Karena jaringan mati, saya jual secara offline,” tuturnya. “Kita berharap Telkom segera memperbaiki, dan ke depannya tidak terulang lagi,” imbuhnya.
Elisabeth Kartini, seorang ibu rumah tangga sekaligus pembuat konten di Merauke, turut mengeluhkan kerugian yang sama. Ia tidak dapat menghasilkan uang dari konten video, vlog, atau siaran langsung yang biasa ia bagikan di media sosial. “Saya konten kreator, sehari-hari sering membagikan video, vlog atau siaran langsung di Facebook,” kata Kartini. “Saat jaringan mati begini, kita tidak bisa apa-apa. Lumayan pendapatannya, ada sedikit pemasukan. Saat jaringan internet mati begini, tentu macet.”
Protes gangguan internet berakhir ricuh
Akumulasi kemarahan publik atas gangguan internet yang berkepanjangan akhirnya meledak dalam sebuah aksi unjuk rasa. Sekitar 1.000 orang yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Masyarakat Kabupaten Merauke, Papua Selatan, bergerak menuju Kantor Telkom Indonesia Daerah Merauke pada Kamis (21/08).
Selama perjalanan hingga tiba di Kantor Telkom yang berlokasi di Jalan Postel, massa meneriakkan yel-yel “Bakar Telkom”, menandakan tingkat frustrasi yang tinggi. Situasi memanas seketika setibanya di lokasi. Para pedemo, yang merasa geram karena jaringan internet nyaris selalu putus, menghujani gedung Kantor Telkom dengan batu, kayu, dan botol. Beberapa orang bahkan melemparkan bom molotov dan ban kendaraan yang telah dibakar ke arah bangunan Telkom. Massa juga sempat membakar ban di halaman kantor, namun api berhasil dipadamkan oleh pihak berwenang.
Meski demikian, amukan massa semakin tak terkendali. Mereka terus melempari kantor Telkom hingga hampir semua kaca jendela hancur, bahkan berupaya membakar bangunan tersebut. Ketegangan memuncak ketika terjadi bentrokan fisik antara salah satu aparat dengan sejumlah pedemo, meskipun berhasil diredam oleh kepolisian dan koordinator aksi.
Puncak insiden terjadi pada siang hari, saat massa kembali beringas karena tidak mendapatkan jawaban dan kepastian yang memuaskan dari pihak Telkom mengenai layanan internet. Bentrokan tidak dapat dihindari antara pedemo dengan aparat keamanan yang mengawal aksi. Pedemo melempari polisi dengan batu, botol, dan kayu, yang kemudian dibalas aparat dengan melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa. Polisi akhirnya membubarkan paksa aksi massa pada sore hari, dengan beberapa pedemo dan aparat kepolisian dilaporkan mengalami cedera ringan akibat kericuhan tersebut.
Tuntut kompensasi kepada pengguna yang terdampak
Andika Labobar, koordinator aksi, menyatakan bahwa para pengunjuk rasa menuntut beberapa hal penting. Mereka mendesak pemulihan jaringan internet segera, komitmen dari Telkom untuk membangun jalur cadangan, transparansi mengenai anggaran PT Telkom, serta fasilitasi pemerintah untuk masuknya penyedia layanan internet (provider) lain di Merauke.
“Kami juga menuntut agar Telkom memberikan kompensasi kepada pengguna Indihome dan data Telkomsel di Merauke yang terdampak,” tegas Andika. Ia menjelaskan bahwa aksi unjuk rasa yang diwarnai pembakaran ban dan perusakan Kantor Telkom ini merupakan puncak kemarahan masyarakat Merauke. Menurutnya, sejak 2016 telah terjadi delapan kali penurunan kualitas layanan internet tanpa evaluasi berarti dari Telkom maupun pemerintah.
“Pemerintah seakan tutup telinga terkait masalah ini,” lanjutnya. “Delapan kali terjadi gangguan, tapi pemerintah tidak punya langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah internet di Papua Selatan, seperti memfasilitasi provider lain.” Ia mengakui bahwa kericuhan yang terjadi di luar kendali karena masyarakat Merauke “terlalu kecewa” atas masalah ini.
Menyikapi insiden tersebut, Kapolres Merauke, AKBP Leonardo Yoga, berjanji akan memanggil pimpinan Telkom Merauke untuk dimintai klarifikasi dan keterangan terkait tuntutan massa. “Kami akan memanggil pimpinan Telkom untuk dimintai keterangan terkait aspirasi hari ini,” kata Yoga.
Apa reaksi warga soal demonstrasi gangguan internet?
Elizabeth Kartini, ibu rumah tangga dan pembuat konten, memberikan respons positif terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat tersebut. Menurutnya, demonstrasi itu penting mengingat gangguan jaringan internet di Merauke sudah berulang kali terjadi. “Masalah jaringan ini bukan baru satu kali terjadi, tapi sudah berulang sejak 2016. Kita masyarakat tentu rugi. Kalau tidak didemo, Telkom bisa seenaknya,” ujarnya.
Kartini berharap desakan masyarakat melalui aksi unjuk rasa tersebut dapat mempercepat pemulihan jaringan internet di Merauke. Ia juga mengharapkan pemerintah dapat menyikapi persoalan ini dengan mendorong masuknya provider lain di Kabupaten Merauke. “Kalau jaringan tidak ada begini, kami mencari tempat yang masih ada jaringan 4G atau ke tempat yang ada Starlink. Biasanya bayar voucher, 1 jam Rp10 ribu. Kita harus keluarkan uang, tapi mau tidak mau, karena kita juga butuh jaringan untuk berkomunikasi dengan keluarga,” pungkasnya.
Sisilia Weni, penjual makanan daring, juga setuju bahwa protes perlu dilakukan agar pihak Telkom melakukan evaluasi dan mencegah terulangnya gangguan internet di masa depan. “Selama jaringan mati, kami biasa ke tempat-tempat yang menyediakan Starlink. Itu kita bayar satu jam Rp10.000,” katanya. “Masalah jaringan ini juga menghambat komunikasi kami dengan keluarga, sehingga kami harap secepatnya diperbaiki.”
Perbaikan gangguan ditargetkan rampung September
PT Telkom Indonesia telah memberikan pernyataan terkait upaya pemulihan gangguan pada Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi-Maluku-Papua Cable System #2 (SMPCS#2) ruas Sorong-Merauke. Gangguan ini memang berdampak pada penurunan kualitas layanan di beberapa wilayah Papua bagian selatan, termasuk Merauke, Timika, dan Kaimana.
EVP Telkom Regional V, Amin Soebagyo, menjelaskan bahwa gangguan berupa double shunt fault teridentifikasi di dua titik, yaitu sekitar Sorong dan Merauke, dengan kedalaman bervariasi antara 50 hingga 500 meter. Sumber penyebab gangguan masih dalam tahap investigasi. “Kami memahami betapa pentingnya layanan komunikasi digital bagi masyarakat, khususnya di wilayah Papua bagian selatan,” ujar Amin dalam keterangan tertulis, Jumat (22/08). “Seluruh tim kami bekerja maksimal untuk mempercepat pemulihan layanan agar pelanggan dapat kembali menikmati konektivitas dengan optimal,” tegasnya.
Sebagai langkah mitigasi awal, Amin menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan jalur cadangan dengan kapasitas terbatas serta menerapkan pengaturan prioritas layanan (Quality of Service/QoS) agar konektivitas esensial seperti panggilan suara dan pesan singkat tetap berfungsi. Selain itu, perusahaan milik negara ini juga telah menyiapkan langkah pemulihan jangka panjang, meliputi pengaturan traffic, penambahan kapasitas melalui jaringan Palapa Ring Timur dan satelit, serta persiapan pengiriman kapal khusus untuk pekerjaan perbaikan teknis SKKL.
Menurut Amin, seperti yang dikutip Tempo.co, tahap pertama perbaikan bersifat temporer direncanakan pada minggu pertama September 2025. “Kami tengah mempersiapkan peralatan dan kapal dijadwalkan akan tiba di titik koordinat pada awal September, diharapkan setelah selesai perbaikan bersifat temporer ini seluruh layanan komunikasi bisa normal,” ujarnya. “Setelah itu pada pertengahan September 2025 kembali dilakukan tahap dua perbaikan yang sifatnya permanen di sistem Kabel Laut Ruas Sorong-Merauke tersebut,” tambahnya.
Amin juga menambahkan bahwa proses perbaikan permanen akan menyebabkan degradasi layanan sebanyak dua kali, yakni pada awal kegiatan selama satu hari dan akhir kegiatan selama dua hari. “Seluruh rangkaian perbaikan permanen ini diharapkan akan selesai di minggu ketiga September,” tutupnya, memberikan harapan akan normalisasi penuh jaringan internet di Merauke dan sekitarnya.
Reportase oleh wartawan di Merauke, Emanuel Riberu
- Benarkah jaringan internet di Papua terputus akibat faktor alam?
- PTUN Jakarta putuskan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat ‘melanggar hukum’
- Blokir internet di Papua dan Papua Barat, ‘merugikan perekonomian daerah’ dan ‘memicu masalah’