Menhut Main Domino dengan Pembalak: Ada Apa di Baliknya?

Foto Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Raja Juli Antoni, yang tengah asyik bermain domino bersama Aziz Wellang, mantan tersangka kasus pembalakan liar, sontak menjadi perbincangan hangat di media sosial pada Senin malam (01/09). Momen ini terjadi di tengah gelombang demonstrasi besar yang melanda Jakarta dan berbagai daerah, memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR serta insiden tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang tertabrak kendaraan taktis Brimob.

Selain Raja Juli dan Aziz Wellang, dalam foto tersebut juga tampak Abdul Kadir Karding, yang baru saja menyelesaikan masa jabatannya sebagai Menteri P2MI, serta Andi Rukman Nurdin Karumpa, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Olahraga Domino Indonesia (Pordi).

Raja Juli dan Karding telah membenarkan keaslian foto tersebut. Raja Juli menegaskan bahwa dirinya tidak mengenal Aziz Wellang dan tetap berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk praktik pembalakan liar.

Namun demikian, kemunculan foto ini memicu reaksi keras dari organisasi lingkungan. Pertemuan ini dianggap problematik karena menimbulkan berbagai pertanyaan dan kecurigaan.

Foto yang menampilkan Raja Juli, Karding, Aziz, dan Andi Rukman sedang bermain domino pertama kali beredar di grup WhatsApp Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) dan Pordi, sebelum akhirnya menyebar luas di media sosial.

Dalam foto tersebut, Raja Juli terlihat fokus menyusun balok domino sambil mengenakan batik cokelat. Di sebelah kanannya, duduk santai Aziz Wellang dengan kaus putih.

Uli Arta Siagian, Manager Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, menilai bahwa foto ini mencerminkan “keharmonisan antara pengurus negara dengan pengusaha yang diduga bermasalah di sektor lingkungan.”

“Dari sisi komunikasi simbolik, foto ini memicu kecurigaan publik tentang bagaimana negara seolah tunduk kepada pihak-pihak yang diduga merusak hutan atau kepentingan bisnis tertentu,” ujar Uli kepada BBC News Indonesia, Senin (08/09).

“Meskipun kami tidak ingin berspekulasi lebih jauh tentang adanya transaksi kepentingan di balik foto tersebut, investigasi lebih lanjut tetap diperlukan,” tambahnya.

Uli menekankan bahwa Menteri Kehutanan seharusnya menjadi simbol penjaga dan pelindung hutan Indonesia. Apalagi, posisi tersebut memiliki kewenangan yang sangat “menggiurkan” bagi para pebisnis.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memiliki wewenang untuk menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk berbagai keperluan, mulai dari perkebunan hingga pertambangan. Selain itu, Kemenhut juga memiliki kekuatan untuk memberikan “pengampunan atau pemutihan” kepada para pelaku perusakan hutan.

Oleh karena itu, Uli menegaskan bahwa dari sudut pandang etika pejabat publik, seorang menteri kehutanan seharusnya tidak menjalin pertemuan dengan pihak-pihak yang terindikasi terlibat dalam perusakan hutan.

“Tujuan Menhut adalah melindungi hutan, bukan justru duduk bersama dengan orang-orang yang diduga melakukan kejahatan kehutanan. Ini jelas merupakan pelanggaran etik,” tegasnya.

Untuk meredam kecurigaan publik, Uli mendesak Kementerian Kehutanan untuk lebih gencar melakukan penegakan hukum terhadap para pembalak liar dan jaringan bisnis perusak hutan.

“Namun, jika ke depan tidak ada kasus kejahatan kehutanan yang berhasil dibongkar dan dibawa ke pengadilan, maka kecurigaan publik akan semakin menguat,” kata Uli.

Baca juga:

* Laju kerusakan hutan tropis mencapai rekor tertinggi tahun lalu, bagaimana dengan Indonesia?
* ‘Hilang burung maleo, hilang juga ritual 400 tahun masyarakat adat Batui’
* Mengapa rencana pembukaan 20 juta hektare hutan untuk lahan pangan ‘untungkan korporasi dan rugikan warga’? – Kesaksian Orang Rimba yang tersisih dari hutan leluhur

Senada dengan Uli, Koordinator MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia), Boyamin Saiman, juga berpendapat bahwa Raja Juli seharusnya menghindari pertemuan dengan pihak yang pernah terlibat perkara di Kemenhut. Hal ini dianggap tidak etis dan berpotensi memengaruhi psikologi para penyidik di Kemenhut.

“Pertemuan main domino ini dapat membuat penyidik Gakkum Kemenhut merasa kehilangan dukungan dari pimpinan tertinggi. Secara psikologis, mereka bisa ‘mati langkah’ dan merasa tidak berdaya,” kata Boyamin, Minggu (07/09).

Boyamin mendesak Raja Juli untuk segera memerintahkan penyidik Kemenhut untuk membuka kembali penyidikan baru terkait dugaan pembalakan liar yang melibatkan Aziz Wellang.

Persoalan Struktural Tata Kelola Hutan dan Masifnya Pembalakan Liar

Deputi Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Achmad Saleh Suhada, menekankan bahwa pejabat publik, terutama yang menduduki jabatan setingkat menteri, harus sangat berhati-hati dalam bertindak, menjaga integritas, dan menghindari segala bentuk interaksi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.

“Bagi masyarakat, simbol dan gestur kecil seperti ‘sekadar main domino’ dapat memicu persepsi negatif yang merusak kredibilitas kementerian dalam memimpin agenda penyelamatan hutan,” kata Achmad.

Lebih lanjut, Achmad melihat bahwa foto ini bukan hanya tentang pertemuan pribadi, tetapi juga menyoroti masalah struktural dalam tata kelola hutan di Indonesia.

“Lemahnya pengawasan, konflik kepentingan, dan celah korupsi yang masih ada di sektor kehutanan menjadi masalah utama. Oleh karena itu, penting bagi pejabat negara untuk memberikan contoh transparansi, menjaga jarak dari aktor-aktor bermasalah, dan memastikan keberpihakan penuh pada perlindungan hutan serta penegakan hukum,” jelas Achmad.

Achmad juga menyoroti bahwa pembalakan liar merupakan akar dari permasalahan kerusakan hutan yang masih terjadi di Indonesia, yang seringkali melibatkan jaringan aktor yang kuat dan terorganisir.

Meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan, pembalakan liar masih marak terjadi di Indonesia.

Data Greenpeace memperkirakan bahwa Indonesia kehilangan sekitar 30,8 juta hektare tutupan pohon antara tahun 2001 hingga 2023.

Sementara itu, data Global Forest Watch mencatat angka kehilangan yang lebih tinggi, mencapai 32 juta hektare hingga tahun 2024.

“Sebagian besar kehilangan tersebut terkait dengan ekspansi industri, namun pembalakan liar tetap menjadi salah satu penyumbang utama, terutama di kawasan hutan produksi dan hutan adat yang pengawasannya lemah,” kata Achmad.

Achmad menambahkan bahwa kasus-kasus yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum juga menunjukkan pola lama yang terus berulang.

“Jaringan aktor kuat yang bekerja secara terorganisir, kayu hasil tebangan liar yang disamarkan melalui dokumen resmi, hingga keterkaitan dengan korupsi di tingkat lokal.”

“Hal ini menunjukkan bahwa pembalakan liar bukan sekadar pelanggaran kecil, melainkan kejahatan terorganisir yang menimbulkan kerugian negara, mempercepat krisis iklim, dan merampas hak-hak masyarakat adat,” tegas Achmad.

Siapa Aziz Wellang?

Muhammad Aziz Wellang adalah seorang pengusaha kayu asal Sulawesi Selatan yang juga menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum KKSS.

Namanya mencuat ke publik setelah Ditjen Gakkum KLHK menetapkannya sebagai tersangka kasus pembalakan liar di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, pada November 2024.

Aziz diduga terlibat dalam penebangan kayu di luar izin konsesi perusahaan seluas 11.580 hektare, yang dilakukan melalui PT ABL dan kontraktornya, PT GPB.

Kegiatan penebangan ilegal tersebut menghasilkan volume kayu sekitar 1.819 meter kubik dan diperkirakan merugikan negara sebesar Rp2,72 miliar.

Namun, Aziz Wellang mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka tersebut. Pada 9 Desember 2024, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonannya dan membatalkan status tersangkanya.

Pengadilan memutuskan bahwa penetapan tersangka terhadap Aziz “tidak sah, cacat formil, dan tidak berdasarkan atas hukum, sehingga penetapan tersangka terhadap Pemohon batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Klarifikasi Raja Juli dan Karding

Melalui akun Instagramnya, Raja Juli memberikan klarifikasi terkait foto yang viral tersebut. Ia mengklaim bahwa dirinya diundang oleh Abdul Kadir Karding untuk datang ke posko KKSS.

“Saya berdiskusi dengan Mas Menteri Karding berdua saja di ruang bagian belakang selama dua jam lebih. Tidak ada tema diskusi kami menyangkut kasus pembalakan liar sama sekali. Mendekati jam 24.00 saya pamit pulang kepada beliau,” tulis Raja Juli.

Saat hendak pulang, Raja Juli mengaku dirinya dan Karding diajak untuk bermain domino. “Setelah dua kali putaran, saya pamit pulang kepada Mas Menteri Karding dan banyak orang yang ada di ruang tamu tersebut.”

Raja Juli pun mengaku tidak mengenal dua pemain domino yang ada di foto tersebut dan tidak ada pembicaraan mengenai kasus apapun saat itu.

“Setelah berita ini beredar, saya baru tahu bahwa salah seorang yang ikut main tersebut adalah Aziz Wellang yang diberitakan sebagai pembalak liar. Bagi saya, tidak ada sedikit pun ruang bagi siapapun yang melakukan pelanggaran hukum di kawasan hutan. Saya akan tegakkan hukum setegas-tegasnya kepada pembalak liar tanpa pandang bulu.”

Unggahan tersebut menuai lebih dari 6.000 komentar dari warganet, baik berupa kritikan maupun dukungan.

Senada dengan Raja Juli, Abdul Kadir Karding juga menyatakan bahwa dirinya berbincang dengan Raja Juli di bagian belakang posko, yang terpisah dari anggota KKSS lainnya. Saat hendak pulang, Raja Juli diajak bermain domino oleh anggota KKSS.

“Kami bermain sebanyak dua set. Yang ikut main, Pak Aziz dan Andi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pengurus Besar [PB] Pordi,” kata Karding dalam keterangannya, Minggu (07/09).

“Di dalam ruangan itu, yang dikenal Raja Juli cuma saya karena seluruh yang hadir adalah pengurus KKSS. Setelah itu Raja Juli pamit pulang tanpa ada diskusi dengan pengurus KKSS yang lain,” tambahnya.

Karding pun mengaku tidak mengetahui latar belakang Aziz Wellang sebelumnya.

Foto permainan domino tersebut kemudian dikirim ke grup WhatsApp Pordi dan KKSS, yang kemudian menjadi sorotan publik.

* Pidato Prabowo soal ‘tak perlu takut deforestasi’ demi tambah lahan sawit tuai kritik – ‘Hutan akan terancam’ dan ‘ruang hidup masyarakat menyempit’
* ‘Mereka yang banyak bicara itu tidak kena dampaknya’ – ‘Hidup dan mati’ di wilayah investasi Morowali di tengah minimnya wewenang gubernur dan bupati
* Nasib masyarakat adat O’Hongana Manyawa di sekitar rantai pasok Tesla di Halmahera