Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 10 September 2025. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melaporkan hasil rapatnya dengan anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sebelumnya berlangsung di Senayan, Jakarta. “Di DPR tadi berbicara anggaran. Beberapa mesti dilaporkan ke presiden,” terang Purbaya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan.
Purbaya, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), akan menyampaikan detail perubahan anggaran setelah berdialog intensif dengan DPR. Perubahan tersebut akan segera disinkronkan dengan Presiden. “Jadi angkanya belum resmi karena masih didiskusikan dengan presiden,” jelasnya, mengisyaratkan bahwa finalisasi angka masih dalam proses.
Mengenai pos anggaran spesifik yang akan mengalami perubahan, Purbaya masih enggan untuk membeberkannya. “Nanti deh. Nanti dibilang bocorin lagi,” ujarnya sambil tersenyum, menahan informasi lebih lanjut hingga waktunya tepat.
Pertemuan Purbaya dengan Komisi XI DPR ini merupakan salah satu agenda pentingnya, yang berlangsung pada hari ketiga setelah pelantikannya sebagai Menteri Keuangan. Dalam paparannya di hadapan para anggota dewan, Menteri Purbaya menyoroti dua aspek krusial: peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai stimulus perekonomian nasional, serta rencana kerja dan anggaran Kementerian Keuangan untuk tahun depan. Paparan diawali dengan analisis komprehensif mengenai kondisi ekonomi global dan domestik terkini.
Tak hanya itu, Purbaya juga memaparkan proyeksi target pertumbuhan ekonomi dan investasi, kondisi daya beli masyarakat, tingkat inflasi, neraca perdagangan, serta kinerja instrumen keuangan. Momen tersebut juga menjadi ajang bagi Purbaya untuk menyampaikan refleksi 10 bulan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Purbaya mengusulkan anggaran Kementerian Keuangan untuk tahun 2026 sebesar Rp 52.016.000.000.000.
Di tempat terpisah, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan bahwa Purbaya bukanlah sosok yang asing bagi komisi yang membidangi keuangan dan perbankan tersebut. “Hari ini kita bertemu Menkeu yang baru saja dilantik Presiden. Bagi Komisi XI DPR nama Purbaya ini bukan nama yang asing, cuma berbeda tempatnya saja, sudah lama jadi mitra komisi,” ucap Misbakhun. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya Purbaya telah lama bermitra dengan para anggota dewan sebagai Ketua LPS, dan kini melanjutkan kemitraan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Menteri Keuangan.
Komisi XI DPR dan Kementerian Keuangan saat ini tengah membahas nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Misbakhun menjelaskan bahwa rapat kerja kali ini berfungsi sebagai pengantar awal. Setelah berdialog dengan Menteri Purbaya, Komisi XI DPR akan melanjutkan serangkaian rapat dengan satuan unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Proses pembahasan akan berlanjut keesokan harinya, sebelum ditutup dengan rapat persetujuan yang kemudian akan diajukan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk finalisasi.
Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Ringkasan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemui Presiden Prabowo Subianto pada 10 September 2025 di Istana Kepresidenan. Pertemuan ini bertujuan untuk melaporkan hasil rapatnya dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait anggaran. Purbaya menegaskan bahwa angka anggaran yang dibahas belum final karena masih memerlukan diskusi lebih lanjut dengan Presiden.
Sebelumnya, Purbaya telah memaparkan peran APBN sebagai stimulus perekonomian dan rencana anggaran Kementerian Keuangan untuk tahun 2026 kepada Komisi XI DPR, mengusulkan anggaran sebesar Rp 52 triliun. Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menyatakan Purbaya sudah tidak asing karena sebelumnya bermitra sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 ini akan berlanjut ke tahap berikutnya setelah rapat awal ini.