MENTERI Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyatakan program makan bergizi gratis (MBG) tetap berlangsung selama Ramadan dengan penyesuaian kudapan. “Untuk muslim yang berpuasa dikasih makanan kering. Sekolah-sekolah yang tidak berpuasa, seperti biasa,” kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 29 Januari 2026.
Ia mengatakan penyaluran MBG pada Ramadan akan disesuaikan berdasarkan jenis penerima manfaat. Penyaluran MBG untuk sekolah umum dengan siswa muslim akan dilakukan siang hari dengan makanan kering. Sementara menu makanan dan penyaluran MBG akan dilakukan seperti biasa bagi sekolah yang tidak menunaikan puasa, begitu pun dengan ibu hamil dan balita.
Adapun penyaluran MBG untuk pesantren dilakukan sore hari menjelang waktu berbuka puasa. “Hanya geser waktu, hanya SMA umum yang muslim itu ganti makanan kering. Lain-lainnya tetap,” kata politikus Partai Amanat Nasional itu.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan makanan kering itu berupa kurma, olahan telur seperti telur rebus, telur asin, atau telur pindang, buah, susu, dan abon.
Soal waktu penyaluran MBG, Dadan mengatakan akan diberikan saat murid pulang sekolah. “Untuk menjadi menu pada saat buka puasa,” ujarnya.
Hingga kini Badan Gizi Nasional mencatat jumlah penerima manfaat telah mencapai 60 juta orang. Sementara itu jumlah satuan pemenuhan pelayanan gizi atau SPPG telah mencapai 22.091 unit dengan jumlah pegawai mencapai 924.424 orang.
Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyatakan program asta cita ini telah menyerap ribuan tenaga kerja langsung. Misalnya, kata Zulkifli, staf SPPG yang saat ini diproses menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mencapai 32 ribu orang.
Sementara itu terdapat 21.413 mitra MBG dan terdapat 68.551 pengusaha UMKM yang berstatus sebagai pemasok MBG. Zulhas–begitu ia disapa–memperkirakan ada 30 pekerja yang bekerja di UMKM pemasok MBG. “Saudara tahu dong, satu supplier itu kan UMKM. Berapa itu kerja di situ? Paling enggak 20, 30,” kata dia.
Zulhas mengatakan MBG memberikan efek terhadap ketenagakerjaan dengan jumlah serapan tenaga kerja langsung. “Bayangkan dampaknya, kalau PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengatakan 1 dolar bisa jadi 23 dolar, akan lebih dampaknya ini,” tuturnya.
Pilihan Editor: Mengapa Kredit Industri Padat Karya Kurang Peminat