Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyoroti keputusan reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 8 September 2025. Haedar menekankan agar para pembantu presiden tidak hanya berfokus pada penyelesaian tugas-tugas teknis dan pemenuhan harapan publik yang tinggi, tetapi juga wajib menjadi pejabat publik yang bijak dan berhati-hati dalam setiap tindakan.
Sorotan Haedar tidak lepas dari waktu pelaksanaan reshuffle ini, yang terjadi hanya beberapa saat setelah gelombang demonstrasi massa disertai kericuhan melanda berbagai wilayah di Tanah Air. Menurutnya, rentetan unjuk rasa tersebut salah satunya dipicu oleh kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, serta sikap elite pejabat yang kurang peka terhadap kondisi sulit yang dihadapi masyarakat.
Dalam pernyataannya di Yogyakarta, Haedar menegaskan, “Pejabat publik jangan lagi menunjukkan tindakan yang sembarangan, apalagi yang menyakiti hati rakyat. Belajarlah empati dan peduli pada keadaan dan nasib rakyat yang hidupnya susah.” Imbauan ini menjadi seruan keras bagi para pemangku jabatan untuk lebih memahami penderitaan dan aspirasi masyarakat.
Ia menambahkan, para pejabat baru di kabinet Prabowo, baik menteri maupun wakil menteri, kini mengemban tanggung jawab yang sangat berat. Mereka menduduki posisi strategis di tengah tajamnya sorotan dan tingginya aspirasi publik pascaaksi demo dan kerusuhan yang baru saja terjadi. Situasi ini menuntut integritas dan performa yang luar biasa dari setiap individu di pemerintahan.
Oleh karena itu, Haedar mengingatkan bahwa setiap aspek, mulai dari kemampuan di bidangnya hingga sikap moral selaku pejabat publik, akan terus-menerus diamati oleh masyarakat. “Salah ucapan, gestur, dan sikap keseharian pun akan dinilai dengan penuh sensitivitas tinggi oleh publik,” ujarnya, menegaskan betapa krusialnya setiap gerak-gerik para pejabat di era digital ini.
Menurut Haedar, sudah saatnya para pejabat mengadopsi pola pikir yang berbeda dalam memandang dan mengemban jabatan publik. “Jabatan itu bukan kebanggaan, tetapi amanat yang sangat berat,” kata dia, menekankan bahwa posisi adalah tanggung jawab besar yang harus diemban dengan penuh kesadaran.
Terakhir, Haedar meminta mereka yang telah dipercaya menjadi pejabat publik untuk sepenuhnya mengabdi kepada bangsa dan negara. “Sisihkan kepentingan diri dan apa pun yang dapat mencederai mandat untuk berkhidmat seutuhnya bagi rakyat,” pungkasnya, menyerukan dedikasi tanpa batas demi kepentingan bersama.
Pilihan Editor: Sekali Reshuffle, Dua Misi Terlampaui
Ringkasan
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyoroti reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025. Ia menekankan agar para pembantu presiden tidak hanya fokus pada tugas teknis, tetapi juga menjadi pejabat publik yang bijak, berhati-hati, dan peka terhadap kondisi rakyat. Sorotan ini disampaikan setelah gelombang demonstrasi yang sebagian dipicu oleh kebijakan kurang berpihak dan sikap elite yang kurang empati.
Haedar menegaskan bahwa para pejabat baru mengemban tanggung jawab berat di tengah tingginya sorotan publik pasca aksi demo. Ia mengingatkan bahwa jabatan adalah amanat, bukan kebanggaan, dan setiap ucapan serta tindakan akan dinilai ketat oleh masyarakat. Oleh karena itu, para pejabat diminta untuk sepenuhnya mengabdi kepada bangsa dan negara, menyingkirkan kepentingan pribadi demi kepentingan rakyat.