Tentara Nepal mengambil alih kendali keamanan sejak Selasa malam, 9 September 2025, menyusul maraknya aksi penjarahan, pembakaran, dan vandalisme di Kathmandu dan Bhaktapur. Nepal News melaporkan penangkapan 27 orang yang diduga terlibat dalam serangkaian tindakan kriminal tersebut.
Dari jumlah tersebut, lima orang ditahan di New Baneshwor atas tuduhan percobaan perampokan bank. Sementara itu, 21 orang lainnya diamankan karena melakukan penjarahan di wilayah Bhaktapur dan kawasan Bouddha, Kathmandu. Pihak militer menjelaskan bahwa operasi ini dilancarkan setelah terdeteksi adanya kelompok oportunis yang memanfaatkan momentum protes generasi Z untuk melakukan aksi vandalisme.
Barang Bukti Rampasan dan Senjata Api Berhasil Diamankan
The Himalayan Times mengabarkan bahwa tentara berhasil menyita uang tunai senilai 3,37 juta rupee yang diduga hasil jarahan di kawasan Gausala-Chabahil-Bouddha, Kathmandu. Selain itu, aparat juga menemukan 31 pucuk senjata api beserta magasin dan amunisinya, yang terdiri dari 23 senjata di Kathmandu dan delapan lainnya di Pokhara.
Sebagai respons terhadap kebakaran yang terjadi akibat aksi massa, tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Pihak berwenang juga memastikan bahwa 23 personel polisi dan tiga warga sipil yang mengalami luka-luka saat bentrokan telah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit militer.
Menyadari keterbatasan sumber daya, Tentara Nepal mengimbau masyarakat untuk turut serta aktif dalam menekan aksi penjarahan, pembakaran, dan perusakan. Warga diminta untuk segera melaporkan setiap insiden yang mencurigakan melalui SMS, WhatsApp, atau Viber ke nomor 9863029029. “Masyarakat diharapkan bersatu, menjaga lingkungan, dan menyampaikan informasi yang akurat kepada aparat sebelum tiba di lokasi,” demikian pernyataan resmi dari pihak tentara.
Gelombang Protes Generasi Z Memicu Kekacauan
Menurut laporan dari Politico, gelombang protes yang didominasi oleh generasi Z ini bermula dari pemblokiran terhadap 26 platform media sosial, termasuk Facebook, X (dahulu Twitter), dan YouTube. Pemerintah berdalih bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat registrasi per tanggal 3 September. Namun, kebijakan ini justru dianggap sebagai upaya sensor dan pembungkaman kritik terhadap pemerintah.
Larangan media sosial ini semakin memperkuat ketidakpuasan publik yang telah lama terpendam. Masyarakat merasa geram dengan gaya hidup mewah keluarga elite politik, sementara mayoritas rakyat Nepal masih berjuang dengan pendapatan per kapita di bawah US$ 1.400 per tahun. Meskipun larangan media sosial tersebut telah dicabut, demonstrasi terus berlanjut setelah insiden penembakan oleh polisi terhadap kerumunan demonstran yang menyebabkan 19 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka.
Eskalasi protes semakin meningkat dengan aksi pembakaran gedung-gedung pemerintah, rumah-rumah politisi, hingga serangan terhadap sejumlah pejabat publik. Puncaknya, Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri pada hari Selasa, 9 September, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas situasi yang semakin memburuk.
Pilihan Editor: Mantan Miss Nepal Jadi Sasaran Kemarahan Gen Z, Ini Sebabnya