Netanyahu Manfaatkan Perang Gaza Demi Kekuasaan? Analisis Mendalam!

GAZA, KOMPAS.com – Gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang seharusnya membawa harapan sejak disepakati pada Januari 2025, kini resmi kolaps hanya dalam dua bulan. Serangan udara Israel kembali mengguncang Gaza sejak Selasa (18/3/2025) dini hari, merenggut nyawa ratusan warga sipil dan memaksa ribuan lainnya kembali mengungsi dari rumah mereka.

Tak hanya dari udara, Militer Israel telah mengonfirmasi peluncuran “operasi darat terbatas” yang berhasil merebut kembali sebagian Koridor Netzarim, sebuah jalur strategis vital yang membelah Jalur Gaza. Bahkan, wilayah yang sebelumnya ditetapkan sebagai zona aman, seperti Al Mawasi, kini tak luput dari serangan brutal. Dalam sebuah pidato yang disiarkan televisi, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan pendiriannya: “Mulai sekarang, negosiasi akan dilakukan sambil terus berperang.” Ia menambahkan, dengan nada ancaman, “Saya ingin meyakinkan Anda: Ini baru permulaan.”

Alasan Israel Kembali Menyerang

Pemerintah Israel beralasan bahwa serangan kembali ini dipicu oleh penolakan Hamas terhadap dua proposal mediasi terbaru dari utusan Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff. Hamas juga dianggap terus mengancam keamanan militer dan warga Israel. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, secara gamblang menyatakan, “Karena penolakan Hamas untuk membebaskan para sandera serta adanya ancaman yang ditujukan terhadap tentara dan komunitas Israel.” Dari total 251 sandera yang diculik pada 7 Oktober 2023, hingga kini hanya delapan orang yang berhasil dibebaskan hidup-hidup oleh militer Israel. Serangan terbaru ini, menurut sumber pemerintah, merupakan bagian dari strategi tekanan militer untuk memaksa Hamas membebaskan lebih banyak sandera. Netanyahu sendiri tampaknya masih meyakini bahwa tekanan militer adalah cara paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut.

Dinamika Politik dalam Negeri Israel

Di balik kembalinya konflik Gaza ini, situasi politik internal Israel memainkan peran krusial. Netanyahu tengah menghadapi tenggat waktu pengesahan anggaran nasional dalam dua pekan ke depan; kegagalan akan berujung pada jatuhnya pemerintahannya dan keharusan menggelar pemilu. Kelompok ekstrem kanan, yang selama ini menjadi penopang utama kekuasaannya, sejak awal menolak gencatan senjata dan bahkan mendorong pembangunan kembali permukiman Yahudi di Gaza yang telah dibongkar sejak 2005. Itamar Ben Gvir, Menteri Keamanan Nasional dari partai Jewish Power, sempat mundur sebagai bentuk protes terhadap gencatan senjata. Namun, begitu perang kembali berkobar, partainya dengan cepat menyatakan akan kembali bergabung dalam koalisi pemerintahan. Langkah ini menjadi kemenangan politik besar bagi Netanyahu, yang kini dapat kembali memperkuat mayoritasnya di pemerintahan. Menteri lainnya, Bezalel Smotrich, juga turut mendukung kembalinya perang, seraya mengungkapkan, “Ini adalah operasi bertahap yang telah kami rencanakan dan susun dalam beberapa minggu terakhir sejak Kepala Staf baru IDF mulai bertugas. Dan dengan pertolongan Tuhan, operasi ini akan terlihat sangat berbeda dari apa yang telah dilakukan sejauh ini.”

Mengalihkan Isu dan Memperkuat Kekuasaan

Selain memperkuat posisi politiknya, kembalinya perang juga diyakini sebagai upaya Netanyahu mengalihkan perhatian publik dari krisis internal lainnya, termasuk rencananya memecat Kepala Shin Bet, badan keamanan dalam negeri Israel. Rencana ini memicu protes besar dan kecurigaan bahwa Netanyahu berusaha menutupi kegagalan intelijen pada serangan 7 Oktober 2023. Sebuah laporan bahkan menyebutkan, penyelidikan Shin Bet sempat menelusuri dugaan keterlibatan ajudan Netanyahu dalam lobi dengan Qatar selama perang. “Tujuan Netanyahu tampak semakin jelas: pelahan-lahan menuju rezim bergaya otoriter, yang akan dia pertahankan melalui perang terus-menerus di berbagai front,” tulis jurnalis senior Haaretz, Amos Harel. Bagi keluarga para sandera Gaza, kembalinya perang adalah pukulan telak yang merobek harapan. “Gerbang neraka telah terbuka? Bagi saya, justru hari ini gerbang neraka benar-benar terbuka,” ujar Ruhama Buhbut kepada Channel 12 Israel, yang putranya, Elkana, masih ditahan di Gaza.

Nasib Perundingan Gencatan Senjata

Gencatan senjata Israel Hamas yang dimulai pada 19 Januari 2025 seharusnya memasuki fase kedua sejak 3 Februari. Dalam fase ini, Israel diwajibkan menarik seluruh pasukannya dari Gaza dan mengakhiri perang secara permanen, sementara sebagai imbalannya, Hamas akan membebaskan semua sandera yang masih hidup. Namun, Israel menginginkan revisi; mereka bersedia membebaskan tahanan Palestina sebagai imbalan pembebasan sandera, tetapi menolak mengakhiri perang maupun menarik pasukan. Amerika Serikat mulai menjalin komunikasi langsung dengan Hamas, sebuah terobosan diplomatik yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Utusan AS Steve Witkoff mengusulkan perpanjangan gencatan senjata selama Ramadhan hingga Paskah, namun tanpa komitmen untuk menghentikan perang secara permanen. Hamas menolak proposal tersebut, menuduh Israel secara sengaja menggagalkan kesepakatan yang telah diteken pada 17 Januari 2025. Pekan lalu, Hamas bahkan menawarkan pembebasan Edan Alexander, tentara Israel-Amerika, beserta jenazah empat warga negara ganda lainnya, dengan imbalan Israel mematuhi perjanjian gencatan senjata tiga tahap yang telah disepakati. Israel menilai tawaran itu sebagai upaya manipulasi emosi dan tidak tulus dalam bernegosiasi.

Para analis memperkirakan, operasi militer akan terus berlangsung paling tidak hingga pengesahan anggaran nasional Israel. Jika hal itu tercapai, Netanyahu bisa memperkuat kekuasaannya sekaligus membuka jalan bagi kesepakatan baru di meja perundingan. Namun, bagi warga Gaza, dua minggu ke depan berarti perjuangan tanpa henti untuk bertahan hidup di bawah hujan bom yang kembali mengguncang tanah mereka.