KEMENTERIAN Keuangan melaporkan per 31 Januari 2026 pemerintah sudah menarik utang baru sebesar Rp 127,3 triliun. Angka tersebut sebesar 15,3 persen dari total penarikan utang pemerintah yang dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun ini ditargetkan mencapai Rp 832,2 triliun
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan sebagian besar pembiayaan utang didukung pendanaan dari pasar Surat Berharga Negara (SBN). “Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu yaitu 23,7 persen dari target APBN,” ucapnya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Senin 23 Februari 2026.
Secara total, Juda memaparkan pembiayaan anggaran per 31 Januari 2026 telah mencapai Rp 105,06 triliun atau 15,2 persen dari target APBN. Pembiayaan anggaran adalah akumulasi untuk menutup defisit anggaran yang bersumber dari penarikan utang hingga pembiayaan non utang atau investasi.
Adapun defisit anggaran tahun ini ditargetkan mencapai Rp 689,1 triliun atau naik dari tahun lalu yang ditargetkan Rp 616 triliun. Juda memastikan pembiayaan anggaran saat ini masih berjalan sesuai jalur alias on track dan terjaga kredibilitasnya.
Berdasarkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2026 atau UU APBN Nomor 17 tahun 2025, pembiayaan utang tahun ini ditargetkan Rp 832,2 triliun. Angkanya naik dibanding target utang tahun lalu yang sebesar Rp 775,9 triliun.
Secara keseluruhan posisi utang pemerintah berdasarkan data terakhir Kemenkeu atau 31 Desember 2025 telah mencapai Rp 9.637,90 triliun. Utang pemerintah didominasi Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 87,02 persen dari total.
Dari total pinjaman pemerintah saat ini, porsi utang dari SBN sebesar Rp 8.387,23 triliun. Sisanya adalah utang yang berasal dari pinjaman yakni Rp 1.250,67 triliun.
Pilihan Editor: Setelah Mahkamah Agung Amerika Membatalkan Tarif Trump