Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, mengamati pergeseran signifikan dalam pola konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Konsumen beralih dari BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, ke BBM non-subsidi. Menurut perhitungan Kementerian ESDM, pergeseran ini mencapai 1,4 juta kiloliter.
Fenomena ini, menurut Yuliot, terkait erat dengan kebijakan penggunaan QR Code untuk pembelian Pertalite. Tujuannya memang untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran. Namun, dampaknya tak terduga: peningkatan permintaan BBM di SPBU swasta. “Peralihan dari subsidi ke non-subsidi juga menyebabkan peningkatan permintaan untuk badan usaha swasta,” jelas Yuliot usai menghadiri Rapat Kerja Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu, 3 September 2025.
Pernyataan ini muncul di tengah kelangkaan beberapa jenis BBM di sejumlah SPBU swasta di Jakarta, terutama Shell dan BP-AKR, sejak pertengahan Agustus. Kelangkaan ini berlangsung hingga waktu yang belum ditentukan.
Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, akan segera membahas masalah ini bersama Pertamina dan seluruh pengelola SPBU swasta. Yuliot mengungkapkan, “Sudah ada arahan kepada Dirjen Migas untuk segera mengumpulkan. Ini segera dirapatkan antara Pertamina sama badan usaha yang memerlukan impor.”
Langkah ini penting untuk menyamakan persepsi kebutuhan impor BBM antara Pertamina dan SPBU swasta, guna menjaga stabilitas neraca perdagangan Indonesia. Kementerian ESDM telah mengumpulkan data impor BBM dari Pertamina dan masing-masing SPBU swasta. “Kami juga memperhatikan neraca komoditas. Jangan sampai neraca komoditas yang sudah disepakati itu ada kelebihan,” tegas Yuliot. Penyesuaian ini memastikan agar impor BBM terkendali dan sejalan dengan target neraca komoditas nasional.
Pilihan Editor: Penyebab Pasokan Bensin di SPBU Swasta Seret