PT Pertamina Patra Niaga mengusulkan pembatasan pembelian elpiji subsidi 3 kilogram menjadi maksimal 10 tabung per bulan untuk setiap kartu keluarga. Kebijakan itu diusulkan mulai berlaku pada triwulan II 2026.
Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar mengatakan kebijakan tersebut sedang digodok lewat peraturan presiden. “Kami harapkan dukungan Bapak Ibu Komisi XII bagaimana pemerintah segera dapat mengeluarkan pembatasan-pembatasan, aturan-aturan yang membatasi penggunaan LPG subsidi ini,” kata Achmad dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR, Selasa, 27 Januari 2026.
Menurut dia, pembatasan diperlukan untuk menahan lonjakan konsumsi elpiji subsidi. Tanpa pengendalian, penyaluran elpiji 3 kg berpotensi melampaui kuota yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia menjelaskan pembengkakan penyaluran elpiji 3 kilogram pada 2026 diperkirakan mencapai 788 ribu ton jika tidak ada pembatasan. Padahal, kuota elpiji 3 kilogram yang ditetapkan pemerintah untuk 2026 sebesar 8 juta ton. Tanpa pengendalian, volume penyaluran berpotensi meningkat menjadi 8,788 juta ton.
Sebaliknya, jika pembelian elpiji subsidi dikendalikan, kenaikan penyaluran diperkirakan jauh lebih rendah. “Tetapi kalau dari prognosa terhadap penyaluran elpiji yang dibatasi atau dikendalikan, ini akan meningkat sekitar 300 ribu ton, tidak terlalu banyak,” ujar Muchtasyar.
Berdasarkan data Pertamina Patra Niaga, realisasi penyaluran elpiji 3 kilogram sepanjang 2025 mencapai 8.519.243 metrik ton atau 99,77 persen dari kuota revisi tahun berjalan sebesar 8.544.881 metrik ton. Muchtasyar menilai tren kuota elpiji subsidi terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Bahkan, (kuotanya) selalu meningkat, selalu direvisi sejak tahun 2023,” kata dia. Kondisi ini berbeda dengan kuota BBM subsidi yang cenderung mengalami penurunan.
Karena itu, Muchtasyar mendorong pemerintah segera menerbitkan regulasi pembatasan penggunaan elpiji subsidi. Selain pembatasan jumlah pembelian per kartu keluarga, Pertamina Patra Niaga juga mengusulkan pengendalian konsumsi berdasarkan segmen atau desil ekonomi.
Pilihan Editor: Mengapa Subsidi Elpiji Selalu Tidak Tepat Sasaran