Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bertemu di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat (6/2), menandai babak baru dalam hubungan bilateral kedua negara. Pertemuan penting ini menghasilkan kesepakatan krusial berupa penandatanganan Traktat Keamanan Bersama, yang dikenal sebagai Treaty of Jakarta 2026, sebagai fondasi penguatan kerja sama strategis Indonesia-Australia di berbagai sektor.
Dalam konferensi pers setelah pertemuan, Presiden Prabowo Subianto menyatakan harapannya bahwa perjanjian ini akan semakin mempererat ikatan hubungan antara kedua negara bertetangga. Ia menekankan bahwa komitmen bersama tersebut tidak hanya bertujuan menjaga keamanan nasional masing-masing, tetapi juga berperan vital dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik yang menjadi perhatian bersama.
Prabowo menegaskan, bagi Indonesia, traktat ini merefleksikan komitmen kuat terhadap prinsip bertetangga baik dan pelaksanaan kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Lebih lanjut, guna memperkuat ketahanan pangan Indonesia, Presiden Prabowo secara khusus mengundang Australia untuk mengembangkan usaha patungan (joint venture) di sektor pertanian, membuka peluang kolaborasi strategis dalam mencapai tujuan tersebut.
Tidak hanya itu, peluang investasi Australia di sektor hilirisasi mineral kritis Indonesia, meliputi nikel, tembaga, bauksit, dan emas, juga menjadi sorotan. Sebagai langkah resiprokal, Prabowo turut mendorong perusahaan-perusahaan Indonesia untuk menanamkan modal di sektor pertambangan mineral kritis Australia. Ia menekankan kesiapan Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk berkolaborasi dengan mitra Australia, menjajaki peluang co-investment dan berbagai bentuk kemitraan strategis lainnya.
Melanjutkan pembahasan, kedua pemimpin juga sepakat memperkuat kerja sama di bidang pendidikan dan tenaga kerja. Presiden Prabowo secara spesifik mengundang Australia untuk mendukung peningkatan kapasitas guru dan tenaga pengajar di Indonesia, melalui program pelatihan dan bahkan penempatan di universitas serta sekolah-sekolah baru yang sedang dikembangkan pemerintah.
Prabowo tak lupa menyampaikan apresiasi atas dukungan Australia melalui program bergengsi Australia Awards Garuda Scholarship. Ia juga mengutarakan usulan perluasan perjanjian pengakuan timbal balik untuk sertifikasi profesi, yang akan memungkinkan tenaga profesional Indonesia berkontribusi lebih luas bagi perekonomian Australia. Menurutnya, “Indonesia memiliki sumber daya manusia yang kompeten yang siap membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di Australia.”
Sementara itu, PM Australia Anthony Albanese menegaskan bahwa Treaty of Jakarta merupakan tonggak bersejarah dalam jalinan hubungan bilateral Australia-Indonesia. Ia menjelaskan, traktat ini secara signifikan memperluas cakupan kerja sama keamanan dan pertahanan yang telah kokoh terjalin selama puluhan tahun.
Perjanjian pertahanan dan keamanan yang baru ini memiliki akar historis dari kesepakatan yang dibentuk antara pemerintahan Paul John Keating dan Presiden Soeharto tiga dekade silam. Kesepakatan ini juga memperkokoh semangat Treaty of Lombok, yang menekankan komitmen kedua negara untuk saling menghormati keutuhan wilayah dan kedaulatan masing-masing. Albanese menambahkan, “Perjanjian ini adalah penguatan signifikan dari kerja sama keamanan dan pertahanan yang telah berjalan.”
Selain itu, kedua pemimpin negara juga menyepakati serangkaian inisiatif baru di bidang pertahanan. PM Albanese secara spesifik menawarkan penempatan perwira senior Indonesia di Angkatan Pertahanan Australia, pengembangan fasilitas pelatihan pertahanan bersama, penyelenggaraan latihan gabungan, serta perluasan pertukaran pendidikan militer. Ia menjelaskan, “Inisiatif ini mencakup tawaran penugasan seorang perwira senior Indonesia di Angkatan Pertahanan Australia sebagai cerminan dan penguatan kepercayaan antara kedua negara.”
Pemerintah Australia juga menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) dengan Danantara. Albanese menegaskan bahwa kesepakatan ini akan memacu peningkatan kerja sama dan pertukaran informasi antara lembaga-lembaga pemerintah Australia dengan Danantara, yang pada akhirnya akan membantu “mengidentifikasi peluang peningkatan investasi dua arah antara kedua negara.”