Tiga berita utama di kanal Politik Tempo berhasil menyedot perhatian publik kemarin, Senin, 8 September 2025. Fokus utama pembaca tertuju pada dinamika politik nasional, mulai dari reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto yang mengejutkan, termasuk pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga menguatnya wacana darurat militer di tengah gelombang demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Kabar-kabar ini mengindikasikan ketegangan dan perubahan signifikan dalam lanskap pemerintahan.
Berikut adalah rangkuman mendalam mengenai isu-isu politik yang menjadi perbincangan hangat tersebut:
Reshuffle Kabinet
Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin sore, 8 September 2025, menjadi sorotan utama. Lima menteri dari Kabinet Merah Putih secara resmi dicopot dari jabatannya. Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga membentuk satu kementerian baru yang krusial, yakni Kementerian Haji dan Umrah. Seremoni pelantikan pejabat baru ini berlangsung khidmat di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Para pejabat yang diganti meliputi sejumlah nama penting: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan; Menteri Koperasi Budi Arie; Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo; Menteri Keuangan Sri Mulyani; serta Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding. Pergantian ini mencerminkan upaya Presiden dalam memperkuat dan menyegarkan timnya.
Sebagai gantinya, Presiden melantik beberapa wajah baru. Mochamad Irfan Yusuf kini mengemban amanah sebagai Menteri Haji dan Umrah, didampingi Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri. Posisi Menteri Keuangan kini dipercayakan kepada Purbaya Yudhi Sadewa, sementara Mukhtarudin ditunjuk sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi.
Kendati demikian, sejumlah posisi kunci masih belum terisi secara definitif. Presiden Prabowo belum menunjuk pengganti tetap untuk Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, jabatan tersebut untuk sementara akan diisi secara ad interim, meskipun nama pejabat yang akan mengisi belum diungkapkan. Demikian pula, calon Menteri Pemuda dan Olahraga belum dapat dilantik karena masih berada di luar kota, menambah daftar pekerjaan rumah bagi pemerintah.
Sri Mulyani Diganti
Isu mengenai pengunduran diri Sri Mulyani Indrawati dari kursi Menteri Keuangan telah berhembus kencang jauh sebelum ia resmi diganti. Sumber-sumber menyebutkan, beberapa kali ia mengajukan permohonan tersebut, terutama setelah insiden penjarahan rumahnya di Jalan Mandar, Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, pada Minggu, 31 Agustus 2025. Peristiwa itu, di mana lukisan bunga hasil karyanya dijarah seorang pria berjaket merah, dilaporkan sangat memukul dan melukai hati Sri Mulyani.
Pada pagi hari yang sama, 31 Agustus 2025, Sri Mulyani dilaporkan menyampaikan niatnya untuk mundur dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Permohonan itu kembali ia sampaikan pada hari yang sama, kali ini di sela rapat kabinet di Istana Negara. Namun, Presiden Prabowo dengan tegas menolak pengunduran dirinya tersebut, menunjukkan kepercayaan penuh terhadap kinerja sang bendahara negara.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kemudian menepis spekulasi pengunduran diri tersebut. Usai pelantikan di Istana Negara, pada Senin, 8 September 2025, Prasetyo menegaskan, “Atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi,” mengindikasikan bahwa pergantian ini adalah bagian dari strategi evaluasi menyeluruh kabinet, bukan karena pengunduran diri pribadi.
Darurat Militer
Di tengah hiruk-pikuk reshuffle kabinet, wacana penetapan status darurat militer mencuat ke permukaan. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dikabarkan mengusulkan langkah drastis ini kepada Presiden Prabowo sebagai respons terhadap gelombang demonstrasi yang menguat di akhir Agustus 2025. Usulan tersebut, menurut sejumlah pejabat yang ditemui Tempo, disampaikan dalam rapat terbatas di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 29 Agustus 2025.
Merespons usulan serius ini, Presiden Prabowo sempat menghubungi seorang jenderal purnawirawan untuk meminta pertimbangan. Namun, orang-orang terdekat Presiden, para menteri, petinggi partai politik, dan sejumlah pejabat negara lainnya secara serempak menentang keras usulan tersebut. Berbagai upaya mereka lakukan untuk meyakinkan dan merayu Presiden Prabowo agar menolak draf darurat militer ini, menunjukkan adanya konsensus kuat di lingkaran dalam pemerintahan.
Menyikapi pemberitaan ini, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Frega Wenas Inkiriwang, membantah adanya pembahasan ataupun rancangan terkait darurat militer di internal kementeriannya. Dalam jumpa pers di Kementerian Pertahanan, Senin, 8 September 2025, Frega menyatakan, “Saya sudah mengecek ke biro hukum, perundang-undangan, hingga tata usaha. Tidak ada dokumen seperti yang diberitakan,” menegaskan bahwa isu tersebut tidak memiliki dasar internal.
Artikel ini disusun berkat kontribusi Eka Yudha dan Dani Aswara.
Pilihan Editor: Kapuspen TNI: Personel Bais Sedang Melaksanakan Tugas Intelijen
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet pada 8 September 2025, mengganti lima menteri termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. Perombakan ini juga membentuk Kementerian Haji dan Umrah baru, dengan Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk sebagai Menteri Keuangan yang baru. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pergantian ini adalah bagian dari evaluasi kabinet, bukan karena pengunduran diri Sri Mulyani.
Di tengah perombakan, wacana penetapan status darurat militer oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mencuat karena gelombang demonstrasi akhir Agustus 2025. Namun, para menteri dan pejabat terdekat Presiden menentang keras usulan tersebut. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan kemudian membantah adanya pembahasan atau draf darurat militer di internal kementerian.