Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru menyimpulkan adanya fenomena pelarian modal dari pasar domestik ke luar negeri. Spekulasi tersebut muncul dan sering dikaitkan dengan pelemahan nilai tukar rupiah pascapenunjukan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Lebih lanjut, Purbaya juga menepis keras anggapan bahwa pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, telah mengintervensi kebijakan moneter yang merupakan domain independen bank sentral, Bank Indonesia.
Purbaya menegaskan pandangannya dalam forum Bloomberg Technoz Economic Outlook 2026 yang diselenggarakan di Financial Hall, Jakarta Selatan, pada Kamis, 12 Februari 2026. “Masalah figures too early dan apakah disusupi pemerintah, jadi kita enggak bisa, kita enggak memutuskan,” ujarnya, merujuk pada spekulasi tersebut. Ia menekankan bahwa setiap keputusan terkait kebijakan moneter di Bank Indonesia ditetapkan secara kolektif dan kolegial oleh seluruh anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, bukan atas dasar intervensi sepihak.
Menurut Purbaya, dinamika yang terjadi di pasar keuangan seringkali dipengaruhi oleh sentimen jangka pendek yang sifatnya temporer, dan hal tersebut belum tentu secara akurat merefleksikan kondisi fundamental ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu, ia menilai bahwa adalah kurang tepat jika perubahan kurs nilai tukar rupiah langsung dihubungkan atau dikaitkan dengan pergantian pejabat di tubuh bank sentral.
Mengenai kehadiran perwakilan pemerintah dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia, Purbaya menjelaskan bahwa langkah tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Kehadiran wakil pemerintah dalam forum penting tersebut, lanjutnya, merupakan praktik yang lazim dan telah berjalan selama ini, sehingga sama sekali bukan merupakan bentuk intervensi terhadap independensi kebijakan moneter bank sentral.
Purbaya menambahkan bahwa peran utama Kementerian Keuangan adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan fondasi ekonomi yang semakin kokoh, hal ini akan secara otomatis mendorong pergerakan positif di pasar modal, meningkatkan kepercayaan investor, dan menarik arus investasi masuk. Pada akhirnya, peningkatan investasi inilah yang akan secara kuat menopang dan menguatkan nilai tukar rupiah.
Pilihan Editor: Dalih Sinergi Membuka Ruang Intervensi Independensi BI
Ringkasan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis spekulasi pelarian modal atau intervensi pemerintah terhadap kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) yang dikaitkan dengan pelemahan rupiah. Spekulasi tersebut muncul pascapenunjukan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI. Purbaya menegaskan keputusan kebijakan moneter BI bersifat kolektif dan kolegial, bukan intervensi sepihak. Ia menambahkan bahwa dinamika pasar keuangan sering dipengaruhi sentimen jangka pendek yang tidak selalu mencerminkan fundamental ekonomi.
Purbaya menilai kurang tepat mengaitkan perubahan kurs rupiah dengan pergantian pejabat di BI. Kehadiran wakil pemerintah dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI juga dijelaskan memiliki dasar hukum kuat sesuai UU BI dan merupakan praktik lazim, bukan intervensi. Peran Kementerian Keuangan adalah memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yang akan memperkuat pasar modal, meningkatkan kepercayaan investor, dan pada akhirnya menopang nilai tukar rupiah.