Reshuffle Kabinet Prabowo: Bocoran Terbaru dan Fakta Mengejutkan!

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik empat menteri dan satu wakil menteri baru dalam sebuah upacara yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin sore, 8 September 2025. Pelantikan ini menandai perombakan atau reshuffle kabinet pertama di masa pemerintahannya, yang melibatkan perubahan signifikan pada jajaran menteri koordinator, menteri, dan wakil menteri. Beberapa pejabat yang digeser dari posisi sebelumnya termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan; Menteri Koperasi Budi Arie; Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo; Menteri Keuangan Sri Mulyani; serta Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

Merespons pertanyaan awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa perombakan kabinet ini sama sekali tidak bertujuan untuk menyingkirkan para menteri yang menjabat di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Prasetyo, para figur yang dilantik pada Senin tersebut adalah individu-individu terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia. Ia menekankan bahwa pemilihan menteri merupakan murni hak prerogatif Presiden Prabowo, yang mencari putra-putri terbaik tanpa memandang afiliasi. “Enggak ada orang siapa, orang siapa, adalah orang itu putra terbaik bangsa Indonesia,” ujarnya.

Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2025, yang menetapkan sejumlah nama baru di jajaran kabinet. Mereka adalah Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah; Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah; Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan; Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI); dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi.

Kelima pejabat baru ini kemudian mengucapkan sumpah jabatan secara bersamaan di hadapan Presiden Prabowo, sesuai dengan kepercayaan agama Islam. Mereka bersumpah untuk setia kepada Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, menjalankan peraturan perundang-undangan dengan lurus demi bangsa dan negara. Sumpah tersebut juga menegaskan komitmen mereka untuk menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja sebaik-baiknya, dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Istana Bantah Sri Mulyani Mengundurkan Diri

Pada kesempatan yang sama, Prasetyo Hadi secara tegas membantah spekulasi bahwa Sri Mulyani mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan sebelum di-reshuffle. Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memang mencopot Sri Mulyani dan menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai penggantinya di posisi Menteri Keuangan dalam pelantikan yang digelar Senin sore itu.

“Ya bukan mundur, bukan dicopot. Jadi Pak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif. Maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi,” jelas Prasetyo. Ia menambahkan bahwa ada banyak pertimbangan di balik keputusan Presiden tersebut, dan meminta publik untuk tidak lagi memperdebatkan apakah Sri Mulyani mundur atau tidak. “Bismillah, apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden kita doakan bersama-sama semoga itu menjadi keputusan yang membawa kebaikan bagi kita semua,” tutupnya.

Golkar Akui Sodorkan Mukhtarudin

Dari kubu Partai Golkar, Ketua Umum Bahlil Lahadalia membenarkan bahwa partainya memang merekomendasikan nama Mukhtarudin untuk posisi Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 8 September 2025, Bahlil kembali menegaskan bahwa pergantian kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. “Kami dari partai hanya merekomendasikan, tapi keputusan tetap pada Bapak Presiden,” ujarnya.

Meskipun demikian, Bahlil menampik anggapan bahwa pelantikan Mukhtarudin dan pencopotan Dito Ariotedjo dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga adalah bentuk “tukar guling” posisi menteri. Ia menjelaskan bahwa baik Mukhtarudin, yang menjabat sekretaris fraksi Partai Golkar, maupun Dito, yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Bidang Inovasi Sosial dan Ormas, adalah kader Golkar. “Saya tidak mengatakan ditukar, tapi ini penugasan dari Bapak Presiden,” tegas Bahlil.

Dito Terima Keputusan Presiden

Sementara itu, Dito Ariotedjo menyatakan menerima penuh keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberhentikannya dari posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Dito mengungkapkan bahwa ia telah mengetahui rencana perombakan kabinet ini sejak Senin pagi.

Berbicara di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, pada Senin malam, Dito menyampaikan, “Alhamdulillah, hari ini saya menyelesaikan masa jabatan saya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga untuk masa bakti di kepemimpinan Bapak Prabowo-Gibran,” seperti dikutip Antara. Ia juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi serta kerja kerasnya selama menjabat Menpora sejak April 2023. “Insya Allah pengganti barunya akan segera diumumkan,” imbuhnya.

PDIP Minta Tak Dikaitkan dengan Reshuffle

Dari kalangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), politikus Guntur Romli menegaskan bahwa reshuffle kabinet adalah murni hak prerogatif Presiden Prabowo. Ia meminta agar PDIP tidak dikaitkan dengan perombakan ini, sebab posisi partai adalah sebagai penyeimbang. “Reshuffle tidak bisa dikaitkan dengan PDI Perjuangan karena posisi kami adalah penyeimbang,” kata Guntur melalui pesan singkat pada Senin, 8 September 2025.

Guntur juga mengklarifikasi bahwa tidak ada satu pun kader PDIP yang berada di dalam Kabinet Merah Putih, baik sebelum maupun sesudah reshuffle. “Tidak ada (kader masuk pemerintahan). Kami di luar pemerintahan dan sebagai penyeimbang,” tegasnya. Meskipun demikian, salah satu menteri yang dicopot, Budi Gunawan dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dikenal sebagai figur dekat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, bahkan pernah menjadi ajudannya. Hal inilah yang sempat memicu spekulasi bahwa kehadiran Budi di Kabinet Merah Putih merupakan representasi PDIP di pemerintahan Prabowo.

Cak Imin soal Pencopotan Karding

Dari pihak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ketua Umum Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, menanggapi pencopotan Abdul Kadir Karding dari kursi Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). “Semua kan kewenangan Presiden,” ujar Cak Imin usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 8 September 2025.

Namun, Cak Imin enggan berspekulasi apakah pencopotan Karding terkait dengan kasus viral dirinya yang bermain domino bersama pengusaha Aziz Wellang, yang pernah terlibat dalam kasus pembalakan liar. “Saya enggak tahu. Setiap kabinet adalah kewenangan Presiden,” katanya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai PKB Cucun Ahmad Syamsurijal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, juga menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Mengenai apakah ada internal PKB yang dipanggil oleh Presiden Prabowo atau ditawari posisi di kabinet, Cucun mengaku belum menerima informasi. “Itu Pak Presiden langsung lah,” jawabnya singkat.

Purbaya Siap Memperbaiki Ekonomi

Di tengah dinamika pasca-reshuffle, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pandangannya terkait penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Ia menyebut fenomena anjloknya IHSG, yang tercatat turun 100,50 poin atau 1,28 persen menjadi 7.766,85 pada penutupan perdagangan Senin, 8 September 2025, sebagai hal yang biasa terjadi setelah berita reshuffle bergulir.

Dengan latar belakang pengalaman lebih dari 15 tahun di pasar saham, Purbaya menyatakan keyakinannya untuk mampu memperbaiki kondisi ekonomi. “Kan saya lama di pasar, saya 15 tahun lebih di pasar. Jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi,” tegas Purbaya usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Purbaya juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan dirinya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dalam 100 hari kerja. “Dia (Presiden) bilang jangan lama-lama, cepat. Ya kita cobalah. Tadi barusan setelah pelantikan (disampaikan),” kata Purbaya. Meskipun demikian, Purbaya mengakui bahwa target pertumbuhan ekonomi 8 persen untuk tahun ini mungkin sulit dicapai mengingat situasi saat ini. Namun, ia tetap optimistis bahwa peluang tersebut akan terbuka dalam dua atau tiga tahun ke depan. “Kami balikin arah ekonomi yang melambat menjadi lebih cepat dulu, kami sesuaikan,” pungkasnya.

Eka Yudha, Ervana, Antara, dan Sultan Abdurahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Mukhtarudin Jadi Menteri P2MI, Golkar Tak Terburu-buru Tetapkan Sekretaris Fraksi