Partai Golkar tengah mempersiapkan posisi strategis yang sesuai bagi Setya Novanto, jika eks ketua umum partai beringin itu memutuskan untuk kembali aktif dalam kepengurusan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan bahwa keputusan mengenai aktivitas politik Novanto sepenuhnya berada di tangannya.
“Apabila Pak Novanto bersedia aktif kembali, tentu saja kami akan menempatkannya pada posisi yang selaras dengan statusnya saat ini, mempertimbangkan pengalaman dan senioritas beliau,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 19 Agustus 2025. Pernyataan ini menunjukkan kesiapan Partai Golkar menyambut kembali sosok yang pernah memimpin mereka.
Namun, Doli juga mengingatkan bahwa status bebas bersyarat yang kini disandang mantan ketua umum itu akan menjadi pertimbangan penting dalam aktivitasnya di partai. “Tentu ada batasan-batasan aktivitas yang tidak akan sebebas orang yang tidak dalam status bersyarat,” jelas Wakil Ketua Badan Legislasi DPR ini, mengisyaratkan adanya penyesuaian yang perlu dilakukan.
Meski demikian, Partai Golkar secara tegas menyatakan tidak pernah menolak siapapun kadernya yang ingin kembali aktif. Terlebih lagi untuk Setya Novanto yang pernah menempati posisi puncak kepemimpinan partai. “Jika beliau ingin aktif lagi, pertanyaannya adalah di mana beliau ingin berkarya. Apabila pilihannya adalah aktif di partai, kami akan menyambutnya dengan tangan terbuka,” tegas Doli.
Sebagai latar belakang, Setya Novanto sebelumnya terjerat dalam kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP. Ia divonis 15 tahun penjara atas kasus tersebut pada 24 April 2018. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kala itu menyatakan Novanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2013.
Perjalanan hukumnya berlanjut dengan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Permohonan PK Novanto dikabulkan, yang putusannya dibacakan pada Rabu, 4 Juni 2025. Dalam putusan tersebut, majelis hakim PK memangkas hukuman Novanto menjadi 12 tahun 6 bulan penjara, disertai denda Rp 500 juta, dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 49,052 miliar. Tiga hakim PK yang menangani perkara ini adalah Surya Jaya sebagai ketua, serta Sinintha Yuliansih Sibarani dan Sigid Triyono sebagai anggota, dengan Wendy Pratama Putra sebagai Panitera Pengganti.
Tidak lama setelah putusan PK tersebut, Setya Novanto mendapatkan hak bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, pada 16 Agustus 2025. Kebebasan ini membuka kembali spekulasi mengenai perannya dalam dunia politik, khususnya di Partai Golkar.
Ahmad Doli Kurnia Tandjung kembali mempertegas bahwa Novanto secara resmi masih berstatus kader partai beringin. Menurut Doli, Setya Novanto tidak pernah mengajukan pengunduran diri dari partai, dan Golkar juga tidak pernah mengeluarkan surat pemberhentian yang memecat Novanto sebagai kader. “Dengan demikian, hingga hari ini, Setya Novanto tetap merupakan kader Partai Golkar, bagian integral dari keluarga besar Partai Golkar,” pungkas Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 19 Agustus 2025.
Pilihan Editor: Jalan Politik Gubernur Konten Raja Dedi Mulyadi
Ringkasan
Partai Golkar menyatakan kesiapan untuk menyambut Setya Novanto kembali aktif dalam kepengurusan partai, dengan menyiapkan posisi strategis yang selaras dengan senioritasnya. Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan bahwa Novanto masih merupakan kader resmi dan keputusan untuk kembali ada di tangannya. Meskipun demikian, status bebas bersyarat yang kini disandang Novanto akan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan batasan aktivitasnya di partai.
Sebagai latar belakang, Setya Novanto sebelumnya terjerat kasus korupsi e-KTP dan divonis 15 tahun penjara, yang kemudian dipangkas menjadi 12 tahun 6 bulan melalui Peninjauan Kembali. Ia baru saja mendapatkan bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin pada 16 Agustus 2025, memicu spekulasi tentang perannya di dunia politik. Partai Golkar sendiri menegaskan tidak pernah menolak kadernya yang ingin kembali aktif.