Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang baru pada Senin, 8 September 2025. Penunjukan ini menggantikan posisi Sri Mulyani Indrawati, dan langkah pergantian di pucuk pimpinan Kementerian Keuangan ini disambut baik oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) sebagai sinyal positif bagi prospek ekonomi Indonesia ke depan.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menjelaskan bahwa pergantian Menteri Keuangan sudah lama menjadi tuntutan berbagai organisasi think tank dan masyarakat sipil. Seruan ini, menurut Bhima, mencerminkan kritik atas evaluasi kinerja sebelumnya, terutama terkait kebijakan pajak yang belum berkeadilan, pengelolaan belanja negara yang dinilai kurang hati-hati, dan peningkatan beban utang pemerintah yang semakin membatasi ruang fiskal negara. Oleh karena itu, kehadiran Purbaya Yudhi Sadewa diharapkan membawa angin segar dan perbaikan fundamental.
Dalam menyikapi perubahan ini, Celios menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan Menteri Keuangan yang baru secara kritis, objektif, dan berbasis data. Bhima Yudhistira menegaskan bahwa tugas utama Purbaya sangat mendesak, yakni mengembalikan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Menurut Celios, setidaknya ada lima agenda prioritas yang harus segera ditangani oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Pertama, Celios mendesak agar strategi penerimaan pajak dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli kelompok menengah dan bawah. Langkah konkret yang diusulkan antara lain adalah menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 8 persen dan menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 7 juta per bulan. Selain itu, kebijakan pajak juga harus menyasar sektor ekstraktif melalui pengenaan pajak produksi batu bara dan pajak keuntungan tak terduga (windfall profit) guna optimalisasi penerimaan negara. Bhima Yudhistira juga menambahkan, “Pajak kekayaan berupa 2 persen bagi aset orang super kaya merupakan hal yang urgen dilakukan untuk menekan ketimpangan, sekaligus memperbesar penerimaan negara.”
Kedua, Menteri Keuangan yang baru harus memastikan efisiensi anggaran pemerintah dilaksanakan berdasarkan kajian makroekonomi yang transparan, tanpa mengganggu pelayanan publik esensial dan proyek infrastruktur dasar. Celios juga menyoroti pentingnya mengevaluasi ulang kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh menteri sebelumnya, karena dinilai telah menimbulkan gejolak pada dana transfer ke daerah dan mendorong kenaikan pajak daerah yang pada akhirnya merugikan masyarakat.
Ketiga, tugas mendesak lainnya adalah melakukan restrukturisasi utang pemerintah secara komprehensif. Agenda ini mencakup upaya menekan beban bunga utang yang terus meningkat, membuka ruang inovatif untuk menukar kewajiban utang dengan program transisi energi, menukar utang dengan konservasi hutan, mangrove, dan karst, serta membatalkan perjanjian utang yang terbukti merugikan keuangan negara dalam jangka panjang.
Keempat, Celios juga mendesak Menteri Keuangan yang baru untuk segera mencopot Wakil Menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Praktik rangkap jabatan semacam ini dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan berpotensi kuat menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya dapat merusak integritas institusi dan pengambilan kebijakan.
Kelima, Purbaya Yudhi Sadewa diharapkan mengevaluasi secara menyeluruh seluruh belanja perpajakan yang selama ini merugikan keuangan negara. Menurut Bhima, perusahaan-perusahaan yang telah menerima fasilitas tax holiday dan tax allowances wajib diaudit secara ketat, baik laporan keuangannya maupun dampak konkret yang dihasilkan terhadap penyerapan tenaga kerja. Bhima menekankan, “Tidak boleh lagi ada insentif fiskal yang memperburuk ketimpangan antara perusahaan skala besar dan pelaku usaha UMKM. Kami juga mendorong transparansi pemberian insentif fiskal secara berkala kepada publik.”
Pilihan Editor: Buntut Rumah Sri Mulyani Dijarah: Drama Dua Kali Minta Mundur
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang baru pada 8 September 2025, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Pergantian ini disambut baik oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) sebagai sinyal positif bagi prospek ekonomi Indonesia. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menjelaskan bahwa pergantian ini sudah lama menjadi tuntutan karena kritik terhadap kebijakan pajak, pengelolaan belanja negara, dan peningkatan beban utang pemerintah.
Celios mendesak Menteri Keuangan Purbaya untuk segera mengembalikan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara dengan lima agenda prioritas. Agenda tersebut meliputi strategi penerimaan pajak yang mempertimbangkan daya beli dan keadilan, efisiensi anggaran pemerintah yang transparan, restrukturisasi utang pemerintah secara komprehensif, pencopotan pejabat rangkap jabatan di BUMN, serta evaluasi menyeluruh belanja perpajakan dan audit ketat insentif fiskal.