Juru Bicara TikTok telah menguraikan alasan di balik keputusan platform mereka membatasi fitur siaran langsung atau TikTok Live selama gelombang demonstrasi yang melanda Indonesia. Langkah ini diambil dengan tujuan utama untuk menciptakan dan menjaga ruang digital yang lebih aman serta beradab di platform media sosial tersebut.
Selain pembatasan fitur Live, TikTok juga secara proaktif menghapus konten-konten yang terbukti melanggar panduan komunitas mereka. Platform tersebut terus memantau ketat situasi demonstrasi di Tanah Air. “Kami secara sukarela menangguhkan fitur TikTok Live untuk beberapa hari ke depan di Indonesia,” ujar Juru Bicara TikTok, sebagaimana yang diterima Tempo dari perwakilan public relations eksternal mereka di Indonesia pada Ahad, 31 Agustus 2025.
Menurut keterangan resmi dari Juru Bicara TikTok, keputusan ini didasari oleh meluasnya demonstrasi di Indonesia yang turut diiringi peningkatan eskalasi kekerasan dalam unjuk rasa. “Kami mengambil langkah-langkah pengamanan tambahan ini demi menjaga TikTok agar tetap menjadi ruang yang aman dan beradab bagi penggunanya,” demikian pernyataan resmi dari TikTok.
Pada Ahad sore, Tempo mencoba mengakses fitur Live TikTok dan mendapati notifikasi “kendala jaringan tidak stabil” saat memilih menu siaran langsung. Akibatnya, pengguna tidak hanya tidak dapat melakukan siaran langsung, tetapi juga kehilangan kemampuan untuk menonton live streaming yang ada di platform.
Menyikapi kebijakan ini, Direktur Kelompok Kerja Anti Disinformasi Digital di Indonesia, Damar Juniarto, menyuarakan dugaan bahwa pembatasan fitur Live TikTok terkait tayangan aksi unjuk rasa di Tanah Air kemungkinan besar merupakan permintaan dari pemerintah. Damar mengkritik bahwa pemberlakuan kebijakan semacam ini mengindikasikan adanya moderasi konten secara sepihak. “Ini jelas merupakan aktivitas sensor,” tegas Damar kepada Tempo. “Sensor semacam ini tentu saja akan menghambat laju demokrasi.”
Namun, dugaan tersebut dibantah oleh Alexander Sabar, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital. Ia menyatakan bahwa kementeriannya tidak pernah memerintahkan TikTok untuk membatasi fitur Live. “Itu dari TikTok sendiri,” kata Alexander Sabar pada 31 Agustus 2025.
Sejak demonstrasi menuntut pembubaran DPR mulai memanas pada 25 Agustus 2025, fitur siaran langsung di TikTok memang telah mengalami pembatasan. Akibatnya, para peserta aksi massa tidak lagi dapat menggunakan fitur ini untuk mengabarkan situasi terkini unjuk rasa yang dilaporkan sempat rusuh.
Meskipun demikian, Alexander mengakui bahwa kementeriannya memang sedang meninjau kebijakan TikTok terkait pembatasan fitur Live selama penayangan aksi demonstrasi di Indonesia. Berdasarkan penelusuran sementara, ia menambahkan, ditemukan bahwa fitur Live TikTok memuat sejumlah konten yang dianggap tidak layak tayang. “Banyak temuan berupa ajakan yang bersifat provokasi, serta ujaran kebencian terhadap individu dan etnis tertentu,” jelas Sabar kepada Tempo, menguraikan jenis konten bermasalah yang mereka temukan.
Selain itu, Kementerian Komunikasi juga menemukan indikasi akun-akun yang diduga berafiliasi dengan judi online, yang secara aktif melakukan promosi melalui fitur Live tersebut. Menurut Alexander, muatan tayangan semacam itu berpotensi menjadi pemicu situasi genting dan dapat membahayakan masyarakat. “Ini membahayakan masyarakat,” pungkasnya.
Novali Panji Nugroho, berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Peluang Kripto Stablecoin Rupiah Menjadi Alat Transaksi Baru
Ringkasan
TikTok membatasi fitur siaran langsung (TikTok Live) di Indonesia selama demonstrasi berlangsung dengan alasan menjaga keamanan dan ketertiban di platform. Pembatasan ini juga diikuti dengan penghapusan konten yang melanggar panduan komunitas TikTok, sebagai respons terhadap meningkatnya eskalasi kekerasan selama unjuk rasa.
Meskipun ada dugaan bahwa pembatasan ini merupakan permintaan pemerintah, dibantah oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Kementerian tersebut sedang meninjau kebijakan TikTok terkait pembatasan fitur Live dan menemukan konten yang tidak layak tayang, seperti provokasi, ujaran kebencian, dan promosi judi online, yang berpotensi membahayakan masyarakat.