JAKARTA — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, melayangkan kecaman keras terhadap rentetan teror yang belakangan menimpa Majalah Tempo. Pengiriman paket berisi kepala babi dan pelemparan bangkai tikus ke kantor Tempo dinilai sebagai ancaman serius yang mengikis fondasi demokrasi di Indonesia.
Pria yang akrab disapa Noel ini dengan tegas menyatakan, “Saya mengutuk pelaku teror terhadap Majalah Tempo. Saya tidak pernah setuju cara-cara biadab seperti itu,” ujarnya di Jakarta, Ahad (23/3/2025). Kecaman ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyikapi insiden yang menggemparkan kebebasan pers.
Noel melanjutkan, pers nasional memiliki peran krusial dalam membangun demokrasi di Indonesia. Ia menyoroti bagaimana, bahkan setelah perjuangan panjang, pers sebagai Pilar Demokrasi Keempat dan katalisator perubahan, masih menghadapi ancaman. “Maka teror terhadap Majalah Tempo adalah perbuatan biadab,” tegasnya, sembari menambahkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran selama ini selalu terbuka terhadap kritik dan masukan, serta bersikap demokratis tanpa anti-kritik.
Insiden teror terhadap Tempo sendiri diketahui terjadi dalam dua peristiwa terpisah yang menggegerkan. Peristiwa pertama menimpa kantor Grup Tempo di Jalan Palmerah Barat, Jakarta Selatan, pada Rabu (19/3/2025) sore. Sebuah paket mencurigakan yang ditujukan kepada wartawan Tempo, Francisca Christy Rosana (Cica), ditemukan berisi kepala babi tanpa kuping. Paket tersebut dikirim oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor matic berwarna putih, mengenakan jaket hitam, celana jins, serta memakai helm ojek online.
Selang beberapa hari, ketenangan kantor Tempo kembali terusik. Pada Sabtu (22/3/2025) dini hari, tepatnya pukul 02.11 WIB, sebuah kardus berisi enam bangkai tikus yang kepalanya sudah dipenggal dilemparkan ke area kantor. Kardus mengerikan tersebut ditemukan oleh petugas kebersihan, menambah daftar panjang aksi intimidasi yang dialami media ini.
Menyikapi insiden ini, Noel mendesak aparat kepolisian untuk segera mengungkap dalang di balik teror keji tersebut. Ia menekankan bahwa teknologi face recognition (pengenalan wajah) milik Polri seharusnya mampu mengidentifikasi pelaku berdasarkan rekaman CCTV yang ada. “Ada adagium yang berkata: tidak ada kejahatan yang sempurna. Dengan adanya rekaman CCTV, maka teknologi face recognition milik Polri, seharusnya bisa mengungkap siapa pelaku teror ini,” ujarnya penuh keyakinan.
Noel menegaskan bahwa pelaku teror tidak boleh dibiarkan bebas, melainkan harus diadili sesuai hukum yang berlaku. “Pelaku tak boleh hanya dimaafkan tetapi harus diseret ke meja hijau. Teror kepada Grup Tempo sudah menggemparkan demokrasi, dan hal ini pasti ditulis besar-besar oleh pers nasional dan luar negeri,” imbuhnya, menyoroti dampak luas dari kejadian ini.
Menurut Noel, jika pelaku tidak segera ditemukan, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian akan tergerus. Sebaliknya, keberhasilan Polri mengungkap pelaku teror Tempo akan meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik. “Peristiwa ini sungguh mempermalukan demokrasi Indonesia. Maka demi penghormatan terhadap demokrasi dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pelaku harus ditemukan dan diproses secara hukum,” pungkasnya, menekankan pentingnya penegakan hukum demi menjaga pilar-pilar demokrasi.
Ringkasan
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, mengecam keras serangkaian teror terhadap Majalah Tempo, termasuk pengiriman paket kepala babi dan pelemparan bangkai tikus ke kantornya. Noel, sapaan akrab Wamenaker, menegaskan bahwa tindakan biadab ini merupakan ancaman serius yang mengikis fondasi demokrasi dan kebebasan pers sebagai pilar penting di Indonesia.
Menyikapi insiden yang terjadi pada 19 Maret dan 22 Maret 2025 tersebut, Noel mendesak aparat kepolisian untuk segera mengungkap dan mengadili pelaku. Ia menekankan bahwa teknologi pengenalan wajah melalui rekaman CCTV seharusnya mampu mengidentifikasi dalang di balik teror. Menurutnya, kegagalan dalam penegakan hukum akan mengikis kepercayaan publik terhadap Polri dan mempermalukan demokrasi Indonesia.